Rekrutmen 120 Honorer Untuk Penuhi Pelayanan Masyarakat

berdasarkan Peraturan Pemerintah no 49 tahun 2018 tidak ada boleh lagi penerimaan tenaga honorer tanpa melalui mekanisme P3K

Rekrutmen 120 Honorer Untuk Penuhi Pelayanan Masyarakat
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kasubit Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, M. Erisco Nurrahman. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasubit Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, M. Erisco Nurahman membenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah no 49 tahun 2018 tidak ada boleh lagi penerimaan tenaga honorer tanpa melalui mekanisme P3K atau CPNS.

Kendati demikian, dijelaskannya kondisi di daerah memungkinkan untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer daerah pasalnya sangat dibutuhkan dan berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.

"Memang di PP 49 tahun 2018 dilarang pengangkatan jabatan non ASN selain melalui CPNS atau P3k. Melihat kondisi dilapanga Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah memiliki kewenangan otonomi daerah apalagi bidang dasar, untuk melaksanakan fungsi itu dibutuhkan SDM rumah sakit tidak mungkin membiarkan pasien terlantar," jelas Erisco, Rabu (20/2/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya membuka 120 formasi untuk tenaga honorer yang paling dominan memang dari bidang kesehatan.

"Rekrutmen ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama kesehatan, agar tidak terkendala. Misalnya di RSUP itu kekurangan perawat mereka sudah punya gedung dan peralatan, ada standar yang harus dipenuhi misalnya 1 tempat tidur itu harus ada perawatnya," jelasnya.

Ditegaskannya, formasi rekrutmen honorer bukan untuk mengisi jabatan ASN melainkan lebih pada pelayanan yang meruapakan kebutuhan masyarakat.

"Di PP tidak boleh diisi untuk jabatan ASN harus seperti JPT, administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional. Sedangkan kita rektut pelayanan bukan mengisi jabataan untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, menurutnya jika harus melakukan proses rekrutmen sistem P3K, harus melalui proses yang cukup panjang seperti pengusulan formasi, menunggu persetujuan dan penetapan.

"Secara bertahap memang akan kita usulkan dengan sistem P3K, tapi ini mendesak harus terisi sehingga kita rekrutmen tenaga kontrak," katanya.

Dikatannya, terkadang formasi P3K yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

"P3k secara rinci itu ditetapkan pusat dan kadang enggak sesuai kebutuhan daerah, misalnya sat pol pp kita butuh, terakhir rekrutmen 2014. Tenaga kontrak mendukung sebagaian tugas dan hal kita usulkan tetap sesuai aturan," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved