Sidang Korupsi Pipa Merawang Hadirkan Saksi Ahli

Sidang menghadirkan saksi ahli dari Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Enuar dan seorang saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keua

Sidang Korupsi Pipa Merawang Hadirkan Saksi Ahli
bangkapos/ryan
Suasana ruang lobi gedung Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IB Pangkalpinang kini tampak tertata rapi, begitu pula pihak pengadilan setempat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

BANGKAPOS.COM  - Setelah sebelumnya menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan internal institusi Satker PJPA wilayah Sumatera VII Provinsi Babel, kali ini, Rabu (20/2/2019) perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek rehabilitasi pipa transmisi PDAM Merawang, Bangka tahun anggaran 2016 senilai Rp 4,7 miliar kembali dipersidangkan.

Sidang kali ini pun menghadirkan saksi ahli dari Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Enuar dan seorang saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ine.

Sementara majelis hakim yang menyidang perkara tipikor ini dipimpin Sri Endang Amperawati Ningsih bersama dua orang anggota majelis hakim lainnya Corry Oktarina dan Erizal bertempat di ruang sidang utama Garuda, gedung Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IB Pangkalpinang.

Seperti biasa dalam setiap persidangan tipikor proyek rehabilitasi pipa transmisi PDAM Merawang ini 4 terdakwa yakni Abdul Roni, Mulyanto, M Rifani alias Pepen & Judas Swara alias Aloy terlihat hadir dalam ruang persidangan didampingi para pengacara masing-masing.

Sidang yang digelar sejak pukul 09.00 WIB berakhir pukul 13.00 WIB. Namun begitu sidang pun akhirnya diskorsing dan akan dilanjutkan pada pukul 14.00 atau jam 2 siang nanti.

Sekedar diketahui, proyek rehabilialtasi pipa transmisi PDAM Merawang tahun anggaran 2016 senilai Rp 4,7 M ini berawal dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel).

Hasil pengusutan kasus korupsi ini pihak Pidsus Kejati Babel menduga jika dalam proyek rehab pipa transmisi PDAM Merawang ini diduga telah terjadi penyimpangan keuangan negara sebesar Rp 1,9 M. Namun oleh para tersangka uang dugaan penyimpangan tersebut dikembalikan kepada pihak Kejati Babel sejumlah Rp 1,9 M.

Meski begitu pihak pengacara terdakwa, Abdul Roni dan Mulyanto, Ghandi membantah jika dugaan kerugiaan keuangan negara tersebut senilai Rp 1,9 M yang dititipkan ke pihak Kejati Babel beberapa waktu lalu justru menurutnya merupakan uang jaminan saja dan bukan pengembalian kerugian negara.

"Uang sejumlah itu bukan kerugian negara tapi uang jaminan saja yang dititipkan ke pihak kejaksaan (Kejati Babel -- red). Kalau disebut mengembalikan uang kerugian negara itu jikalau perkara ini diputuskan bersalah para klien kita ini oleh majelis hakim," terang Ghandi ditemui beberapa waktu lalu di gedung Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IB Pangkalpinang.

(BANGKA POS/Ryan A Prakasa)

Penulis: ryan augusta
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved