Fakta Persidangan Kasus Penyimpangan Izin Pengolahan Mineral Tambang, Libatkan Pengusaha Lain

Terungkap dalam fakta persidangan terhadap berkas dakwaan Antoni (terdakwa) yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU)

Fakta Persidangan Kasus Penyimpangan Izin Pengolahan Mineral Tambang, Libatkan Pengusaha Lain
Bangka Pos/Ryan Augusta Prakasa
Terdakwa, Ho Aprianto alias Antoni (kemeja hitam) usai menghadiri sidang perdana perkara mineral tambang yang melibatkanya. 

BANGKAPOS.COM  - Perkara kasus dugaan penyimpangan perizinan pengolahan mineral tambang dengan terdakwa, Ho Apriyanto alias Antoni selaku direktur PT Indorec Sejahtera ternyata melibatkan pula seorang pengusaha tambang asal Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berinisial Jack.

Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan terhadap berkas dakwaan Antoni (terdakwa) yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Nur Sri Cahya dalam persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalpinang belum lama ini.

"Bahwa Terdakwa (Antoni -- red) mendapatkan mineral ikutan tersebut dari pengumpul atau penjual yang ada disekitar lokasi antara lain dari saudara Jack sebanyak 146.990 kg (seratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh kilo gram -- red)," ungkap JPU itu di hadapan majelis hakim.

Tak cuma Jack disebutkan dalam berkas dakwaan yang dibacakan JPU, namun sejumlah deretan nama para pelaku usaha tambang lainnya pun sempat disebutkan di hadapan majelis hakim yakni HD sebanyak 5.910 kg (lima ribu sembilan ratus sepuluh kilo gram -- red).

Berikut pasokan dari saudara ZD diketahui sebanyak 57.300 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus kilo gram).

Lanjut JPU, dalam pembacaan berkas dakwaan disebutkan perbuatan terdakwa (Antoni) yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tersebut.

"Atau izin sebagai mana dimaksud dalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009," katanya.

Akibatnya terkait kasus ini ditegaskan JPU itu jika perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 161 UU R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Atau kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 158 UU R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," tegasnya.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalpinang, Hotma EP Sipahutar Pangkalpinang mengatakan terkait nama-nama pemasok sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut.

Halaman
12
Penulis: ryan augusta
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved