Dari 784 ASN di Pemprov Babel, Baru 32 Orang yang Laporkan LHKPN

Sebanyak 784 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib manyampaikan LHKPN

Dari 784 ASN di Pemprov Babel, Baru 32 Orang yang Laporkan LHKPN
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Pendampingan penggunaan modul e-registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN, di ruang Pasir Padi, Selasa (26/2/2019). 

BANGKAPS.COM  - Sebanyak 784 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib manyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2018 yang harus dilaporkan paling lambat pada 31 Maret 2019 mendatang.

Ketua tim Pendaftaran Grup 2 Untuk Direktorat PPLHKPN KPK RI, Ben Hardy Saragih mengatakan dari 784 ASN wajib lapor LHKPN hingga 26 Februari 2019 ini baru 32 orang yang menyampaikan laporan LHKPN.

"Untuk pelaporan tahun 2018 ini  wajib lapor 784 orang, dan sampai sekarang 26 Februari baru 32 orang, kami harapkan lebih cepat jangan ditunggu sampai Maret, kalau tahun lalu nunggu sampai maret baru banyak yang lapor," kata Ben saat memberikan arahan dan Pendampingan penggunaan modul e-registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN, di ruang Pasir Padi, Selasa (26/2/2019).

Ia menyebutkan, jumlah wajib lapor tahun 2018 meningakat dibandingkan tahun 2017 hanya 241 orang.

"Babel laporan tahun 2017 yang dilaporkan tahun 2018 wajib lapor 241 orang, 241 ini 100 persen dilaporkan, grafik pelaporan dimulai Maret yang tinggi, April masih ada 28 orang. Ini memang menggugurkan kewajiban tapi masuk katagori terlambat," katanya.

Ia mendorong untuk pelaporan LHKPN tahun 2018 yang dilaporkan tahun 2019 untuk lebih cepat dan tidak ada keterlambatan lagi.

"Pelaporan kan sudah bisa dilakukan, karena batas harta yang dilaporkan itu per 31 desember lalu. Kami harap tidak ada lagi yang terlambat," katanya. 

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2017 tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemprov Babel adapun ASN yang wajib lapor jabatan Gubernur, Wakil Gubernur,  Eselon I, II,III dan IV, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pendapatan, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, pengelola Unit Layanan Pengadaan, dan PPTK dan PPK, dan pejabat yang mengeluarkan izin. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

 
 

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved