Tak Laporkan LHKPN ASN Pemprov Babel Terancam Ditunda Pembayaran TPP

Jika belum juga melaporkan maka akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010

Tak Laporkan LHKPN ASN Pemprov Babel Terancam Ditunda Pembayaran TPP
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah mengingatkan ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk segera menyampaikannya sebelum 31 Maret 2018.

Tak dipungkirinya, masih banyak ASN yang belum melaporkan, dirinya menilai hal itu lantaran belum pahamnya dengan sistem pelaporan terbaru.

"Sekarang tahapan kita menuju e-LHKPN dan ini dalam latihan, masih sedikit yang lapor mungkin terkendala belum paham tadinya manual atau belum pernah melaporkan sama sekali. Oleh karena itu KPK datang memberikan pendampingan dan kita harapkan ini segera melaporkan harta kekayannya," kata usai membuka kegiatan Pendampingan penggunaan modul e-registration dan e-Filing Aplikasi e-LHKPN Unit Pengelola LHKPN, kepada admin pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) se Provinisi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Pasir Padi, Rabu (27/2/2019).

Pihaknya, menargetkan pada 31 Maret wajib lapor LHKPN ini sudah selesai melaporkan semuanya. Jika belum juga melaporkan maka akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

"Kita melakukan pencegahan agar mereka jangan sampai terkena hukuman disiplin, makanya kita dorong untuk melaporkan," katanya.

Menurutnya, tahun lalu bahkan sempat menerapkan kebijakan jika ASN wajib lapor LHKPN tidak menyampaikan LHKPN nya maka akan ditunda pembayaran TPP.

Disinggung akankah hal itu kembali diberlakukan tahun ini, Fatah menilai hal ini perlu mengingat masih banyaknya ASN yang belum menyampaikan LHKPN dipenghujung Februari ini. Namun, dirinya masih mau membahas ini bersama Gubernur Babel.

"Tahun lalu kita ingatkan, suatu peringatan apabila lalai maka akan tertunda pula TPP nya, ini hal yang sangat bagus saling mengingatkan. Tahun ini mungkin kita memberlakukan kalau enggak lapor TPP ditunda, tapi ini akan kita bahas," katanya.

(BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved