Berita Pangkalpinang

Baliho Caleg Tak Bisa Dipungut Pajak Reklame

Dengan banyaknya APK menjelang Pemilu tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak reklame.

Baliho Caleg Tak Bisa Dipungut Pajak Reklame
(Muhammad Rizki/R1)
Kabid Pendapatan BAKUDA kota Pangkalpinang, Sri Handayani. Rabu (28/02/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menjelang Pemilu (Pemilihan Umum) banyak terlihat spanduk atau baliho para Caleg (Calon Legislatif), terpampang di sepanjang jalan protokol kota Pangkalpinang.

Namun ternyata banyaknya spanduk sebagai APK (Alat Peraga Kampanye) tidak mempengaruhi pendapatan pajak kota Pangkalpinang. Dikarenakan APK tersebut tidak termasuk ke dalam reklame komersil.

Hal ini disampaikan oleh Kabid BAKUDA (Badan Keuangan Daerah) Sri Handayani.

Sri yang pada saat ditemui didampingi oleh staff bidang pendapatan M Hartomo menjelaskan jika pengertian reklame harus ada unsur komersialnya. Sedangkan APK pemilu tidak mengandung unsur komersil (perniagaan)

"Pengertian reklame harus ada unsur komersilnya, kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, komersil itu identik dengan perniagaan. Sedangkan apk pemilu itu tidak berniaga. Dari unsur tersebut kami tidak memungut pajak reklame." ujar Hani, Rabu (28/2) saat ditemui di ruang kerjanya.

Sedangkan untuk pemungutan pajak reklame secara umum Hani menjelaskan sampai dengan triwulan pertama ini masih lancar dan sesuai dengan target. Artinya dengan banyaknya APK menjelang Pemilu tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak reklame.

Hani menambahkan jika Untuk target pajak reklame tahun ini, sebesar Rp 3.858.000.000,- dan, sampai dengan minggu ke empat tahun 2019 sudah terealisasi sebesar 12,75 persen dari target. Sedangkan untuk tahun 2018 targetnya berada di angka Rp 3.400.000.000,-

Untuk mekanisme penyetoran pajak reklame sendiri, Hani menjelaskan jika ada beberapa faktor yang harus dilihat antara lain dari jenis, lokasi, dan ukuran. Setelah itu semua telah diketahui barulah akan keluar NSR (Nilai Sewa Reklame) dan dikalikan denga tarif reklame.

"Seharusnya kalau mau pasang reklame, harus melapor terlebih dahulu ke pajaknya. Agar dia mendapatkan stempel tanda pembayaran. Agar tidak kena penertiban." Pungkas Hani.

(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved