Eko Wijaya Minta Soal HTI Pemerintah Harus Pro Rakyat

Penolakan masyarakat terhadap keberadan izin HTI di Bangka Belitung dinilai Eko Wijaya merupakan hal yang sangat wajar.

Eko Wijaya Minta Soal HTI Pemerintah Harus Pro Rakyat
Dokumen Bangka Pos
Anggota Komisi VII DPR RI, Dapil Bangka Belitung, Eko Wijaya 

BANGKAPOS.COM  -- Penolakan masyarakat terhadap keberadan izin HTI di Bangka Belitung dinilai oleh Aggota DPR RI Dapil Bangka Belitung, Eko Wijaya merupakan hal yang sangat wajar.

Sulitnya lahan untuk pertanian salah satu alasan masyarakat petani menginginkan lahan HTI dikembalikan.

Saat ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah ketersediaan lahan. Padahal ketersediaan lahan yang cukup untuk pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pemerintah memang diminta untuk menarik investor masuk untuk berinvestasi. Tapi jangan sampai justru menyulitkan masyarakat kita, merugikan masyrakat kita, khususnya petani,” kata Eko Wijaya, yang juga selaku Ketua DPD Partai Demokrat, Babel, Kamis (28/2/2019).

Peran petani di Bangka Belitung sangat penting. Hampir sebagian besar masyarakat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan.

Salah satu yang mempengaruhi perekonomian di Bangka Belitung adalah hasil pertanian. Seperti lada, sawit dan karet.

Disisi lain, kata Eko Wijaya investasi juga penting. Baik untuk kemajuan daerah, meningkatkan PAD dan untuk menambah penghasilan masyarkat.

“Ketika harga pertanian anjlok, kita lihat perekonomian kita juga terpengaruh. Karena itu sudah sewajarnya masyarakat menolak HTI dan minta dikembalikan untuk dikelola. Ini juga untuk kesejahteraan petani dan juga pemerintah daerah. Jadi harus pro rakyat,” kata Eko Wijaya.

Dia juga berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya petani yang berkeinginan untuk memiliki lahan pertanian.

Sedangkan untuk investasi dapat dicarikan formula yang lebih baik. Tidak merugikan petani dan masyarakat, investasi masuk juga melibatkan masyarakat.

“Tujuan investasi masuk itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau sebaliknya untuk apa,” pungkas Eko Wijaya.

Pemerintah juga harus turun tangan langsung. Apalagi keberadaan HTI merupakan hajat hidup masyarakat yang menggantungkan dari pertanian.

Pemerintah juga lanjut Eko Wijaya harus pro dengan kepentingan masyarakat. Tidak hanya pro kepada pengusaha atau bisnis.

“Intinya semuanya harus seimbang. Kita sebagai perwakilan rakyat di DPR RI tetap mendukung kepentingan masyarakat. Pengusaha juga kita sarankan harus juga pro kepada masyarakat bila hendak berinvestasi,” kata Eko Wijaya .

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved