Berita Pangkalpinang

Angka Pernikahan Dini di Babel Memprihatinkan, Nomor Tiga Tertinggi di Indonesia

Angka Pernikahan dini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mengkhawatirkan lantaran masuk nomor tiga tertinggi se Indonesia.

Angka Pernikahan Dini di Babel Memprihatinkan, Nomor Tiga Tertinggi di Indonesia
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Deputi menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) bidang tumbuh kembang anak, Lenny N Rosalin. 

BANGKAPOS.COM - Angka Pernikahan dini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mengkhawatirkan lantaran masuk nomor tiga tertinggi se Indonesia.

Secara nasional angka pernikahan dibawah umur mencapai 25 persen, sedangkan untuk Babel mencapai 37 persen.

Deputi menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) bidang tumbuh kembang anak, Lenny N Rosalin prihatin dengan kondisi ini.

"Babel punya masalah dengan angka perkawinan anak ini diatas nasional. 4 dari 10 anak di Babel 25 kawin dibawah 18 tahun ini parah sekali. Anak kawin dibawau umur ini belum menyelesaikan SMA," katanya dalam rakor provinsi layak anak, di ruang rapat Pasir Padi, Jum'at (1/3).

Tingginya angka pernikahan ini dapat menghambat terwujudnya Babel menjadi provinsi layak anak (provila) yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Saya ke Penyak ada anak usia 14 tahun menikah itu kelas dua SMP, usia 15 tahun dia punya anak, dicerai usia 16 tahun jadi janda, ini usia anak punya anak, sudah janda diusia anak, mau dikemanakan anak Babel ini," pesannya.

Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan beberapa hal kepada kepala daerah IPM tidak akan naik signifikan jika angka perkawinan anak masih tinggi.

"Ketika anak kawin pasti drop out dari sekolah, kedua sisi kesehatan, anak umur 14 punya anak komplikasi dan ini berakhir kematian ibu dan anak yang dilahirkan berat badan rendah hingga berujung  kematian bayi, ini kan semuanya bagian dari IPM," katanya. 

Tak sampai disitu, ketika anak-anak menikah di usia anak, kebutuhan ekonomi masih sangat rentan sehingga harus mencari pekerjaan dan timbul masalah baru tenaga kerja anak-anak. Padahal saat ini kementerian ketenagakerjaan sedang menyisir anak-anak yang bekerja untuk dikembalikan ke sekolah.

"Kesehatan, pendidikan dan ekonomi menjadi indikator IPM. Pimpinan daerah tidak akan bisa menaikkan IPM secara signifikan selama masih ada isu perkawinan anak," katanya.

Pemerintah, menurutnya harus bersinergi dengan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, kementerian agama, pemberdayaan masyarakat, dan stakeholder terkait. 

"Misalnya KUA melalui pendidikan calon pengantin, dinas pendidikan dan kesehatan, apa yang bisa dikerjakan, harus disinergi untuk mencegah ini," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved