Berita Belitung

TPP April Terancam Tak Dibayar, 35 Pejabat Baru di Kabupaten Belitung Harus Lapor LHKPN

35 orang pejabat baru di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung harus ikut melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

TPP April Terancam Tak Dibayar, 35 Pejabat Baru di Kabupaten Belitung Harus Lapor LHKPN
Pos Belitung/Disa Aryandi
Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Saprin 

BANGKAPOS.COM  - 35 orang pejabat baru di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung harus ikut melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan tersebut, disampaikan secara online dan sekaligus menambah deretan pejabat baru di Kabupaten Belitung.

35 orang pejabat tersebut, merupakan pejabat baru yang sudah dipromosikan sebagai eselon III. Sebelumnya seluruh pejabat yang wajib melakukan LHKPN tersebut eselon II dan III, dengan total pejabat 173 orang. Sehingga dengan itu bertambah menjadi 208 orang pejabat wajib melaporkan LHKPN.

"Setelah dilakukan promosi ke eselon III kemarin, ada 35 orang pejabat yang bertambah dan wajib melaporkan LHKPN itu. Kalau di total sekarang ada 208 orang," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Saprin kepada posbelitung.co, Jumat (1/3/2019).

Selain pejabat eselon II, dan III yang wajib menyampaikan LHKPN tersebut yaitu seluruh ASN kategori fungsional yang bertugas di kantor Inspektorat Kabupaten Belitung, Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Belitung, Bupati dan Wakil Bupati Belitung.

"Kalau yang ULP seluruh pegawai, termasuk staf juga. Nah batas melaporkan itu terakhirnya sampai 31 Maret. Apabila tidak disampaikan, TPP bulan April tidak akan dibayarkan. Semua penyampaian secara online dan kami hanya mengontrol saja melalui aplikasi," ujarnya.

Seluruh LHKPN itu, wajib disampaikan paling lama tertanggal 31 Maret 2019, meski untuk pejabat baru terdapat kelonggaran dengan waktu penyampaian 3 bulan setelah pelantikan.

"Tapi semua kami sama ratakan, karena kami ingin mengejar predikat kepatuhan dari KPK. Yang baru melapor sampai saat ini, sekitar 20 orang dan kebayang dari ASN baru sebetas meminta petunjuk serta tata cara saja. Pak Bupati dan Wakil Bupati belum," ujarnya. (Pos Belitung/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved