Gubernur Akan Melindungi Honorer Provinsi Bangka Belitung Lewat BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan Audiensi dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung membahas Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Aparat Desa

Gubernur Akan Melindungi Honorer Provinsi Bangka Belitung Lewat BPJS Ketenagakerjaan
IST
BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkalpinang melakukan Audiensi dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung membahas Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Aparat Desa dan Tenaga Honorer di Prov. Bangka Belitung. Rabu(19/3/2019). 

BANGKAPOS.COM--BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkalpinang melakukan Audiensi dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung membahas Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Aparat Desa dan Tenaga Honorer di Prov. Bangka Belitung, Rabu(19/3/2019).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur tersebut dihadiri langsung Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Arief Budiarto dan pejabat pengganti.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Efrizal Feri mengatakan, audiensi ini membahas soal jaminan sosial para aparat desa dan tenaga honorer yang belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum publik yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk mengelola jaminan sosial tenaga kerja.

Audiensi dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung membahas Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Aparat Desa dan Tenaga Honorer di Prov. Bangka Belitung. Rabu(19/3/2019).
BPJS Ketenagakerjaan Audiensi dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung membahas Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Aparat Desa dan Tenaga Honorer di Prov. Bangka Belitung. Rabu(19/3/2019). (IST)

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Arief Budiarto menjelaskan manfaat menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk jaminan sosial para aparat desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Premendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

Dia menjelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat poin yang menjelaskan di dalam pengelolaan keuangan tersebut sudah termasuk dengan dana untuk perlindungan jaminan sosial para aparatur desa. Disamping itu juga setiap peserta akan mendapatkan manfaat yang BPJS Ketenagakerjaan berikan.

“Seperti perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dimana peserta akan dilindungi dari mulai berangkat kerja, selama dia bekerja sampai dengan kembalinya si tenaga kerja ke rumah. Apabila terjadi kecelakaan, BPJSTK akan tanggung biaya perobatan sampai dengan sembuh. Ada juga program Jaminan Kematian (JKM) apabila peserta kita meninggal dunia karena sakit maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp24 juta, sedangkan meninggal karena kecelakaan kerja 48 dikali upah minimal regional/bulannya, ” ujar Arief.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Erzaldi menyambut baik kedatangan Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel ini.

Gubernur mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sudah masuk ke wilayah non ASN atau honorer/PHL. Gubernur menyatakan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program terebut.

"Saya meminta BPJS Ketenagakerjaan aktif dan untuk masalah - masalah lainnnya. Kita akan bicarakan lagi, tentu tanpa harus bertemu formal sekalipun, misalkan saat selesai saya upacara atau di kegiatan kantor saya lainnya,” kata Gubernur.

Salah satu hal yang dihargai Gubernur dari pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah pada kejadian Pol PP saat jaga malam, lalu kecelakaan, dan diberikan 48 kali gaji.

“Bagi saya, suatu tindakan yang responsif terus terang saya minta viralkan dan sosialiasi perihal pentingnya adanya BPJS untuk para non ASN ini. Saya merasa berdosa kalau tidak mendukung dan melakukannya,” ujar Gubernur Erzaldi.

Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved