Berita Bangka Barat

Bukan Tandatangan Plt Bupati Babar, Tapi Ini Alasan KPPN Tolak Pengajuan Dana Desa

KPPN menolak pengajuan pencairan dana desa tahap pertama untuk 60 desa di Kabupaten Bangka Barat.

Bukan Tandatangan Plt Bupati Babar, Tapi Ini Alasan KPPN Tolak Pengajuan Dana Desa
Bangkapos/Muhammad Noordin
Plt. Bupati Bangka Barat Markus menerima cinderamata dari BPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan forum advokasi pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka pasar aman dari bahan berbahaya Kabupayen Bangka Barat, di Hotel Pasadena Muntok 

BANGKAPOS.COM-- Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) menolak pengajuan pencairan dana desa tahap pertama untuk 60 desa di Kabupaten Bangka Barat.

Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu kepada bangkapos.com, Kamis (21/3/2019) menjelaskan KPPN menolak pencarian dana desa karena tidak adanya surat keputusan (SK) resmi Plt Bupati Bangka Barat.

KPPN kata Abimanyu meminta SK yang menunjukkan Wakil Bupati Babar, Markus sebagai pelaksana tugas (Plt) tetapi, Pemkab Bangka Barat tidak bisa mengeluarkan SK tersebut.

“Mereka minta SK Plt, tapi kita kan tidak bisa mengeluarkan SK Plt, dan gubernur juga tidak pernah menerbitkan SK Plt. Karena Plt ini dalam aturan perundang-undangannya sifatnya hanya pemberitahuan saja. Wakil secara otomasi jadi Plt,” kata Abimanyu.

Upaya pencairan dana desa pun terus dilakukan. BPKAD Babar kemudian memberikan surat dari kemendagri kepada gubernur agar memberitahukan bahwa Wakil Bupati Babar ditunjuk sebagai Plt Bupati Babar.

“Kemudian gubernur mengirimkan surat tentang pemberitahuan pengangkatan Plt. Tapi itu juga ditolak oleh KPPN. Mereka tetap minta harus ada SK penunjukkan sebagai Plt Bupati,” ujar Abimanyu.

Segala cara sudah dilakukan, BPKAD Babar pun tak bisa berbuat banyak. Jalan untuk mencairkan dana desa sekitar Rp 10 miliar itu menunggu pelantikan Bupati Bangka Barat.

“Kondisinya seperti itu. Jadi mau tidak mau kita menunggu pelantikan untuk mencairkan dana desa,” pungkas Abimanyu.

Dari seluruh kabupaten yang ada di Propinsi Bangka Belitung ini, hanya Kabupaten Bangka Barat yang belum bisa menggunakan dana desa tahap awal.

Bila tidak segera dicairkan maka akan berpengaruh pada realisasi anggaran. Kemudian pencairan tahap dua juga harus berdasarkan pada penggunaan anggaran tahap satu. (Bangka Pos / Hendra)

 

Penulis: Hendra
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved