Berita Pangkalpinang

Penasihat Hukum Suwandi Sebut Dakwaan Penuntut Umum Samar-Samar

H Suwandi membantah jika terkait anggaran makan minum di sekteriat Pemerintah Kabupaten Basel

Penasihat Hukum Suwandi Sebut Dakwaan Penuntut Umum Samar-Samar
Bangka Pos/Ryan A Prakasa
Mantan Sekda Bangka Selatan, H Suwandi menggunakan peci putih (terdakwa) menggunakan rompi orange di sela-sela usai menjalani persidangan lanjutan terkait perkara kasus dugaan tipikor anggaran makan minum. 

BANGKAPOS.COM  -- Mantan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Selatan (Basel), H Suwandi (terdakwa) dalam berkas eksepsi yang dibacakan di hadapan majelis hakim melalui penasihat hukummya, ia membantah jika terkait anggaran makan minum di sekteriat Pemerintah Kabupaten Basel tahun anggaran 2017 dianggap telah terjadian penyelewengan dana sebagaimana dalam dakwaan yang sempat dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

"Setelah kami mempelajari meneliti berkas perkara atas nama terdakwa H Suwandi AKS, kami selaku penasihat hukum terdakwa bependapat bahwa terdapat cukup beralasan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan," kata penasihat hukum terdakwa (Suwandi), Tukijan Keling SH saat sidang berlangsung, Rabu (10/4/2019) di gedung Pengadilan Negeri (Tipikor) Pangkalpinang Kelas IB.

Bahkan perbuatan terdakwa (Suwandi) dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukum saat itu justru dianggap tidak mengandung unsur dalam pasal-pasal yang disangkakan sebagaimana dalam berkas dakwaan penuntut umum tersebut.

Terdakwa sendiri dalam kaitan perkara dugaan tipikor ini lantaran terdakwa (Suwandi) berkaitan dengan posisi/jabatannta selaku Sekda Basel yang juga sekaligus selaku pengguna anggaran (PA) dalam pelaksanaan Belanja Makanan & Minuman pada kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan & administrasi perkantoran serta Belanja Makanan & Minuman pada kegiatan fasilitasi kelancaran pelaksaan tugas bupati & wakil bupati pada kesekretariatan daerah Kabupaten Basel tahun anggaran (TA) 2017.

Sementara pagu dana untuk kegiatan dimaksud yakni bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan kode anggaran 1.20.03.001.52 dan kode anggaran 1.20.16.01.001.52

Meski dalam dakwaan penuntut umum sebelumnya pun mengungkapkan, jika terdakwa (Suwandi) selaku Sekda Basel selaku pengguna anggaran (PA) terhadap kegiatan penggunaan anggaran Belanja Makan & Minum dalam penguatan fungsi kesekretariatan & administrasi perkantoran serta Belanja Makanan & Minuman pada kegiatan fasilitasi kelancaran pelaksaan tugas bupati & wakil bupati Basel dianggap tidak sesuai Pepres Nomor 54 tahun 2010.

Selain itu juga terdakwa pun dianggap tidak tidak berpedoman pada kerangka acuan keuangan kerja (KAK) dan perbuatan terdakwa (Suwandi) hanya berdasarkan kemauan sendiri dengan cara memerintahkan saudara Yusuf selaku bendahara pengeluaran dan Endang Kristinawati selaku Kepala Bagian (Kabag) umum di sekretariat Pemkab Basel, Yuzwarly Wahyudi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Deni Sjahda selaku pejabat penerima hasil pekerjaan, Rizkilia Gerhana Wati selaku penyimpan barang, Siti Armada selaku pejabat penata keuangan dalam SKPD membuat laporan fiktip atau sesuai penggunaanya dan pengeluaran anggaran belanja tersebut.

Terkait dakwaan tersebut justru dibantah lagi oleh penasihat hukum terdakwa (Suwandi), Tukijan Keling SH dalam sidang kali ini. Sebaliknya dikatakan penasihat hukum ini, jika kliennya (Suwandi) tidak pernah memerintahkan atau menganjurkan kepada bawahannya khususnya pihak-pihak yang telah mendapat SK (surat keputusan) dalam kegiatan anggaran belanja makan minum ini, khususnya hal keuangan atau pun memesan makan minum di rumah dinas bupati & wakil bupati Basel tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis, Sri Endang Amperawati Ningsih SH MH bersama dua orang anggota majelis hakim lainnya, Yelmi SH MH & Erizal SH, Rabu (10/4/2019) berlangsung di ruang sidang Garuda, Pengadilan Negeri (Tipikor) Pangkalpinang Kelas IB, penasihat hukum terdakwa justru surat dakwaan penuntut umum dianggap kabur (Obscuur Libel) & membingungkan (Confuse) serta menyesatkan (Misleading).

"Majelis hakim yang mulia, bahwa surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 8 April 2019 disusun oleh saudara JPU berdasarkan dakwaan kesatu primair maupun subsudair atau kedua disusun tidak cermat, tidak jelas serta tidak lengkap sehingga dakwaan samar-samar, sehingga sangat merupakan kepentingan pembelaan terhadap terdakwa (Suwandi -- red)," sebut penasihat hukum terdakwa du hadapan majelis hakim dan dua orang JPU asal Kejaksaan Negeri Basel, Rudi Apriansyah SH & Kurniawan SH.

Halaman
12
Penulis: ryan augusta
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved