Penjelasan Komisi III DPR RI Terkait Status Hukum 12 Siswi SMA Pengeroyok Audrey

Banyak warganet yang merasa geram dengan kelakukan 12 siswi SMA pengeroyok siswi SMP di Pontianak tersebut.

Penjelasan Komisi III DPR RI Terkait Status Hukum 12 Siswi SMA Pengeroyok Audrey
kolase Instagram
Kondisi Audrey pasca dikeroyok beberapa siswi SMA 

BANGKAPOS.COM -  Kasus siswi SMP dikeroyok di Pontianak sedang menjadi perhatian publik dan berita viral di media sosial.

Banyak warganet yang merasa geram dengan kelakukan 12 siswi SMA pengeroyok siswi SMP di Pontianak tersebut.

Bahkan, tanda pagar (tagar) Justice For Audrey sedang jadi trending di Twitter dan Instagram.

Jika kamu salah satu orang yang bersimpati dengan Audrey, pasti kamu punya satu pertanyaan ini di dalam hatimu: 'Bisakah 12 siswi SMA pengeroyok Audrey diproses secara hukum?'

Untuk menjawabnya, coba simak penjelasan Wakil Ketua Komisi III, Erma Suryani Ramik, berikut ini.

 

Erma sendiri mengapresiasi langkah Polresta Pontianak yang menangani kasus pengeroyokan siswi SMP ini.

Menurutnya, cara penanganan pihak berwajib sudah tepat, yakni dengan menggunakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Mengutip dari Tribun Pontianak, “UU yang dibentuk ini merupakan kemajuan dalam konsep pemidanaan di Indonesia,” katanya melalui rilisnya, Rabu (10/4/2019).

Legislator asal Kalimantan Barat itu menjelaskan, dalam UU SPPA, definisi anak adalah mereka yang sudah melewati usia 12 tahun namun masih belum 18 tahun.

“UU SPPA memiliki konsep yang sangat bagus dan tepat karena membedakan anak menjadi pelaku tindak Pidana, korban dan saksi suatu tindak pidana,” ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: TribunStyle.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved