Adu Kaya Jokowi dan Prabowo, Ini Sumber Kekayaan Capres dan Cawapres, Ada yang Hartanya Melenjit

Dalam Peraturan KPK terbaru, setiap penyelenggara nantinya wajib melaporkan LHKPN 31 Maret setiap tahun.

Adu Kaya Jokowi dan Prabowo, Ini Sumber Kekayaan Capres dan Cawapres, Ada yang Hartanya Melenjit
MAULANA MAHARDHIKA
Capres urut 1 Joko Widodo dan nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. 

BANGKAPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (12/4).

Ketua KPK, Agus Raharjo, mengatakan, LHKPN merupakan kewajiban bagi calon atau penyelenggara negara sebagai bentuk transparansi.

"LHKPN ini landasannya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam Pasal 13, bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan negara," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (12/04).

"Berdasarkan masukan masyarakat, bisa saja belum ada yang tercantum di dalam LHKPN nanti diinformasikan masyarakat, itu nanti ada verifikasi-verifikasi berikutnya," katanya.

LHKPN yang dihimpun oleh KPK baik dari capres-cawapres, calon DPR/DPRD, dan calon DPD ini bertujuan untuk memonitor kewajaran pendapatan mereka.

Dalam Peraturan KPK terbaru, setiap penyelenggara nantinya wajib melaporkan LHKPN 31 Maret setiap tahun.

"Jadi kita nanti bisa memonitor, apakah nanti mengumpulkan hartanya ke depan, wajar atau tidak kalau perkembangannya meningkat luar biasa," tambah Agus.

Dari data yang dirilis KPK, jumlah harta kekayaan per 2018 dari masing-masing capres-cawapres antara lain:

Joko Widodo Rp50,24 miliar
Ma'ruf Amin Rp11,65 miliar
Prabowo Subianto Rp1,95 triliun
Sandiaga Salahuddin Uno Rp5,099 Triliun

Tidak serahkan LHKPN, calon anggota DPR/DPRD dan DPD tidak akan dilantik

Halaman
1234
Editor: Alza Munzi
Sumber: BBC Indonesia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved