Berita Pangkalpinang

Kendala Utama TPA Regional Adalah Penetapan Lokasi, Ini Kata DLH Babel

Lokasi yang tak kunjung ditetapkan oleh Bangka Tengah inilah yang menjadi kendala utama realisasi TPA Regional.

Kendala Utama TPA Regional Adalah Penetapan Lokasi, Ini Kata DLH Babel
BANGKA POS / DEDY Q
Kepala DLH Babel Eko Kurniawan 

BANGKAPOS.COM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangka Belitung Eko Kurniawan menyatakan, pihaknya baru saja pada pekan lalu berkoordinasi dengan Wakil Bupati Bangka Tengah Yulianto Satin terkait penetapan lokasi rencana TPA Regional.

Koordinasi itu dilakukan karena meskipun kawasan TPA sudah di-plot dalam peta RTRW Bangka Tengah, lokasi pembangunannya masih perlu ditetapkan oleh kabupaten.

Lokasi yang tak kunjung ditetapkan oleh Bangka Tengah inilah yang menjadi kendala utama realisasi TPA Regional.

"Intinya ini berproses terus. Karena penetapan lokasi ini luar kewenangan provinsi maka yang harus menetapkan ini kabupaten. Sampai penetapan itu siap, kami tidak bisa ngapa-ngapain," kata Eko ditemui di kantornya, Senin (15/4/2019).

Penetapan lokasi rencana TPA diperlukan untuk berbagai proses lanjutan. Ini juga terjadi pada rencana membangun TPA di Pulau Belitung.

Pemprov Babel memerlukannya untuk memproses pembebasan lahan. Setelah lahan clear, baru kemudian akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Eko mengakui bahwa TPA Regional ini telah dibahas dalam tiga kali rapat koordinasi antara bupati walikota bersama Gubernur Babel Erzaldi Rosman. Masalah ini telah dibahas para kepala daerah sejak 2017 hingga 2019.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penetapan lokasi-nya. Adapun pemerintah pusat disebut siap menggelontorkan anggaran dan melakukan pembangunannya.

Rencana TPA Regional bahkan sudah dikaji oleh pusat sejak 2012. Lalu, apa penyebabnya hingga saat ini TPA Regional tak kunjung belum juga terealisasi, Eko kembali menjelaskan penetapan lokasi ini menjadi kendala paling utama.

"Kendala yang paling utama itu adalah penetapan lokasi oleh kabupaten. Kemarin sempat juga ada yang menolak, tetapi kalau yang namanya menolak, TPA, di manapun menolak. Kalau bahasa sederhanya 'ya jangan buang sampah di tempat kami'. Masalah ini umum di mana saja, tetapi ini bukan hanya tugas provinsi, tetapi juga ada peran kabupaten kota untuk memberikan pemahaman masyarakat," ucap Eko.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved