Suara Hangus Sebelum Mencoblos, Horor Pemilu 2019 di Luar Negeri

Pemilu yang menggunakan 3 metode: tempat pemungutan suara (bilik mencoblos), kotak suara keliling, dan lewat pengiriman pos.

Suara Hangus Sebelum Mencoblos, Horor Pemilu 2019 di Luar Negeri
Istimewa
Zamal Nasution 

Berbeda halnya dengan data pemilih yang menjadi tantangan bagi PPLN. Sebabnya, selalu ada di antara para pemilih, anggapan bahwa pemilu merupakan pekerjaan rutin pemerintah.

Akibatnya, urusan pemerintah dianggap bukan urusan mereka; jadi urusan pendataan sering terhalang oleh sikap seperti ini, apalagi jika menjalar ke pemilih lain.

Berbeda dengan pola komunikasi WNI di Indonesia yang bisa dilakukan melalui pengurus RT dan RW, WNI di luar negeri terhimpun dalam jaringan sosial berdasarkan kesamaan profesi atau pekerjaan, keagamaan, wilayah tempat tinggal, dan organisasi diaspora Indonesia.

Komunikasi intensif dengan menggunakan metode triangulasi pendekatan personal, komunal, dan terakhir media sosial.

Secara umum, PPLN perlu menggunakan empat cara sekaligus dalam berkomunikasi personal langsung dengan pemilih; mengirimkan pesan teks di telepon, berbicara di telepon, mengirimkan surat pos tercatat, serta mengirimkan surat elektronik. Pentingnya empat cara tersebut, sebagai jalur komunikasi terus menerus terkait pesan pemilu, menghapus data pemilih di tempat lain (dalam dan luar negeri), mengirimkan surat undangan memilih, dan antisipasi jika pemilih akan berpindah tempat, metode pemungutan suara, atau batal hak pilihnya.

Maka PPLN dalam sekali kerja, dapat menjangkau beberapa keperluan sekaligus.

Menurut teori jaringan sosial, hampir semua migran terhubung dengan komunitas baik daring (online) maupun organisasi resmi.

Ditambah lagi, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan komunikasi antar migran yang berbeda wilayah.

Umumnya WNI terbiasa dengan acara perkumpulan dan suka menghadiri acara yang dihadiri oleh rekan-rekan se-grup.

Fenomena sosial WNI di luar negeri ini dapat diberdayakan oleh PPLN dengan menghubungi para ketua komunitas atau figur yang dihormati.

Dalam perbincangan kepada WNI yang dihormati, PPLN dapat menanyakan identifikasi komunitas-komunitas yang berkembang di negara setempat.

Melalui perbincangan ke beberapa orang saja, akan didapat hasil awal bagi pengembangan verifikasi data pemilih.

Kadangkala, ketua komunitas lebih dominan pekerjaan administratif, sehingga figur yang dihormati akan lebih berperan dalam menjalin komunikasi dengan para anggota grup.

Verifikasi komunal ini kepentingannya selain dalam pendataan juga lebih besar kepada perannya dalam menggerakkan anggota komunitas untuk mencoblos pada hari pemilu April 2019; yang akhirnya menentukan angka partisipasi pemilih di luar negeri.

Terkadang, migran lebih memahami dan mengikuti pesan di komunitas daripada pesan publik dari pemerintah.

Meskipun, seharusnya kalangan terdidik lebih kaya akan informasi, namun kekuatan ikatan komunitas akan lebih dominan.

Masa sekarang ini, untuk mengidentifikasi komunitas WNI cenderung lebih mudah karena umumnya WNI memiliki media sosial yang terhubung dengan WNI lainnya.

Terakhir yaitu melalui komunikasi di media sosial dengan menggunakan modal sosial dari karakter masyarakat Indonesia yang selalu ingin membantu.

WNI di luar negeri memiliki perasaan yang semakin menguat sebagai sesama migran.

Berdasarkan hasil nama-nama pemilih yang tidak berhasil diidentifikasi dengan pola langsung maupun dari komunitas, PPLN perlu mengumumkan di media sosial PPLN dan dimintakan bantuan ke grup-grup komunitas.

Misalnya, dalam halaman “facebook” dipasang pengumuman bahwa pemutakhiran data ditunggu hingga 16 Desember 2018, sehingga WNI diminta menginformasikan kejelasan nama-nama tersebut.

Apabila dalam masa perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat diverifikasi, maka PPLN akan mengusulkan ke KPU untuk dihapus dari DPT PPLN di negara tersebut.

Perlu dibuat pengumuman semacam ini agar PPLN terbebas dari tuntutan karena turut membersihkan data pemilih yang tidak dapat diverifikasi.

Setelah menerapkan metode komunikasi di atas, maka pekerjaan PPLN akan lebih sistematis karena para pelayan suara Tuhan ini mengetahui siapa yang dilayaninya.

Hubungan PPLN dengan para pemilih lebih dekat dari sekadar identifikasi nomor paspor, metode pemilihan, dan mengirimkan surat undangan pencoblosan.

WNI pemilih juga merasa lebih dihormati, lebih dekat; dan memahami pekerjaan PPLN dengan dinamika permasalahan administrasi dan solusi terbaik.

Tidak perlu menunjukkan protes di halaman publik sehingga diliput media setempat apalagi kemarahan sampai merusak fasilitas negara setempat.

Patut disayangkan kejadian di Hong Kong, di mana para buruh migran perempuan yang berdiri dalam hujan berjam-jam namun batal mencoblos, menjadi golput karena terpaksa.

Video yang beredar dari beberapa negara terlanjur menjadi viral, menutupi pengabdian anggota PPLN di tengah keterbatasan masa kerja, kurangnya pelatihan, dan administrasi birokrasi yang menghambat.

Editor: Alza Munzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved