Pemilu 2019

Bawaslu Ungkap 25 Kasus Money Politic atau Politik Uang, Amplop dan Uang Ratusan Juta Diamankan

Bawaslu Ungkap 25 Kasus Money Politic atau Politik Uang, Amplop dan Uang Ratusan Juta Diamankan

Bawaslu Ungkap 25 Kasus Money Politic atau Politik Uang, Amplop dan Uang Ratusan Juta Diamankan
Bawaslu
25 kasus Money Politik Temuan Bawaslu 

Bawaslu Ungkap 25 Kasus Money Politic atau Politik Uang, Amplop dan Uang Ratusan Juta Diamankan

BANGKAPOS.COM -- Sebanyak 25 kasus dugaan politik uang atau money politic dicatat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terjadi pada hari tenang Pemilu 2019. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani, dan akan dilakukan patroli pengawasan.

Melalui rilis resmi, Bawaslu menyatakan dalam patroli tersebut, Pengawas Pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya. Hingga Selasa (16/4/2019).

Ada 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap dari operasi tangkap tangan (OTT).

"Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan pers di Media Centre Bawaslu, Jakarta.

Afif menjelaskan, dalam pelaksanaan pengawasan hari tenang, Bawaslu hingga pengawas pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) melakukan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang.

Afif menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 278 ayat 2 mengatur, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. 

Sedangkan, praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan suara, pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Beriktu daftar kejadian dugaan politik uang yang dicatat Bawaslu:

Halaman
1234
Penulis: Teddy M (tea)
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved