Mengaktualisasikan Delapan Fungsi Keluarga dan Membangun Karakter Bangsa Melalui Kampung KB

Kebijakan program Kampung KB secara substansi strategis dalam pembangunan di daerah yang identik dengan pengentasan kemiskinan

Mengaktualisasikan Delapan Fungsi Keluarga dan Membangun Karakter Bangsa Melalui Kampung KB
Pos Belitung/Yuranda
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, wakil gubernur Adul Fatah dan Bupati Belitung H Sahani Sahel saat membuka Temu Kerja Regional Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Hotel BW Suite Belitung, Selasa (23/4/2019) malam 

BANGKAPOS.COM  - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP, kebijakan program Kampung KB secara substansi strategis dalam pembangunan di daerah yang identik dengan pengentasan kemiskinan. Lewat capaian skor 71,3 atau predikat cukup berhasil, ini menjadi program pembangunan daerah yang holistik dan integratif. 

"Sejak Januari tahun 2016, BKKBN bersama pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dapat dilakukan di setiap desa di Kampung KB," kata Nofrijal saat membuka Temu Kerja Regional Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Hotel BW Suite Belitung, Selasa (23/4/2019) malam dalam siaran pers yang diterima posbelitung.co.

Ia menjelaskan, kampung KB merupakan satu dari sekian upaya mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Fungsi dimaksud antara lain, fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan. Hingga April 2019, data Kampung KB yang telah dibentuk sebanyak14.297 (sumber: kampungkb.bkkbn.go.id).

Sasaran Kampung KB, lanjut Nofrijal, utamanya penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan ber-KB-nya masih rendah. Melalui Kampung KB diharapkan Program KKBPK bergema lagi dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia.

"Kampung KB juga menyasar wilayah yang juga menjadi sasaran pencegahan stunting. Hal ini dikarenakan menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) Ditjen Kesahatan Masyarakat pada tahun 2017, prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6 persen di atas batasan yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen," ucap Nofrijal.

Kampung KB, tambahnya, menjadi salah dari sejumlah inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lapangan dengan penyediaan data dan informasi program KKBPK dan program pembangunan lintas sektor lainnya dalam Rumah Data. BKKBN juga telah mengembangkan pengelolaan data rutin pendataan keluarga dan pemutakhirannya, pelayanan KB, dan pengendalian lapangan yang terintegrasi berbasis IT sejak tahun 2017 dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Basis Data Keluarga Indonesia dijadikan sebagai peta kerja dan data operasional di lini lapangan; sehingga dengan data yang terencana semua akan menjadi mudah dan dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat program KKBPK dan program Pembangunan lainnya dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia.

Nofrijal berharap para pengelola program KKBPK khususnya dalam penyediaan data dan informasi provinsi dan kabupaten kota dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang pentingnya sinergitas, penyediaan data dan informasi Program KKBPK serta pemanfaatannya untuk kepentingan program intervensi dan pembangunan daerah khususnya di Kampung KB.

Nofrijal juga menekankan beberapa poin penting yaitu diperlukan regulasi tentang Kampung KB agar memberikan daya ungkit untuk intervensi yang terintegratif dengan berbagai Dinas/ OPD, jadikan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai peta kerja dan data operasional di lini lapangan, dan Kampung KB di kabupaten dan kota seluruh Indonesia wajib menggunakan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai data intervensi sasaran bersama lintas sektor lainnya.

Kegiatan Temu Kerja Regional Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 telah dilakukan pada 2 regional, yaitu regional I (Peserta berasal dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat). Regional II (Peserta berasal dari Banten, Bali, Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara).

Sedangkan pada regional III kali ini peserta berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Papua. Kegiatan ini diselenggarakan pada 23 s/d 26 April 2019. Di dalam kegiatan ini terdapat sosialiasi dan forum diskusi bersama jajaran pemerintah daerah dan juga pengelola data pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait kebijakan Kampung KB Percontohan dan pengelolaan data dan informasi Program KKBPK. (*)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved