Kanal

Hutan Lindung Pantai Tikus Sungailiat Dihargai Rp 1 Miliar Per Hektare

Kepala BPN Bangka, Arjaya - Bangka Pos / Fery Laskari

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Walau berstatus hutan lindung (HL), namun harga tanah di kawasan Pantai Tikus Sungailiat, tetap melambung. Kisaran harga jual beli via iklan online rata-rata bisa mencapai Rp 1 miliar per hektare (HA).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka, Arjaya mengakui status lahan di kawasan ini adalah kawasan hutan terlarang.

Status kawasan itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI. Makanya kata Arjaya, tak selembar sertifikatkan pun yang dikeluarkan BPN Bangka pada kawasan tersebut.

"Dak bisa itu (tidak bisa dibuatkan sertifikat hak miliknya. Tapi kalaupun harus dibuatkan sertikat, harus ada persetujuan Menteri Kehutanan di Jakarta sana. Karena Undang-undang menyatakan tidak ada yang tidak bisa disertifikatkan, asal ada ketentuan, yaitu harus ada ijin dari Menteri Kehutanan RI," kata Arjaya ditemui di kantornya, Senin (4/1/2016).

Lalu apakah sejumlah tanah-tanah dan bangunan yang dikuasai para pengusaha di kawasan Pantai Tikus Sungailiat ini ada sertifikat? Arjaya memastikan, pihaknta tak pernah mengeluarkan dasar hukum yang dimaksud.

"Tidak ada (tidak ada sertiikat -red). Dan tidak akan berani dia (pemilik tanah) mengajukan permohan sertifikat. Sampai sekarang tanah disitu (sekitar Pantai Tikus) tidak ada yang punya sertifikat, karena itu kawasan hutan (HL) dan sampai sekarang belum diijinkan oleh Menteri Kehutaran," tegas Arjaya.

Tapi kenapa tanah di sekitar Pantai Tikus banyak diperjualbelikan bahkan hingga tembus level harga Rp 1 Miliar perhektare seperti fakta di lapangan dan juga iklan di internet? Arjaya sempat tersenyum seraya menyebut, segala rekikonya ada pada si penjual dan pembeli.

"Itu urusan mereka lah, urusan perdata. Pertanyaannya yang beli itu mau sertifikat atau nggak? Kita dak bisa keluarkan sertifikatnya," kata Arjaya menjawab diplomatis.

Sedangkan mengenai kepemilikan tanah di sekitar pantai menurut Arjaya diperbolehkan, asal sesuai aturan. Khusus tanah sekitar Pantai APL atau yang bukan berstatus kawasan hutan lindung/produksi, katanya, BPN dapat mengeluarkan sertifikat asalkan ada alas haknya.

Halaman
123
Penulis: ferylaskari
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer