Kanal

Perusahaan Tak Bayar BPJS Ketenagakerjaan Disanksi Perdata Maksimal Rp 8 Miliar

Bupati Bangka H Tarmizi Saat bersama Ketua PKK Kabupaten Bangka Hj Mina Tarmizi berfoto bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Hery Subroto, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Kamil M Ali, Perwakilan Camat, Lurah dan Kades pada rapat koordinasi teknis BPJS ketenagakerjaan, Kamis (13/10/2016) di Tanjung Pesona Beach Resort and Spa Sungailiat. - bangkapos.com/Nurhayati

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Hery Subroto mengatakan rapat koordinasi teknis BPJS ketenagakerjaan bersama Pemkab Bangka ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, khusus bagi tenaga kerja honor/kontrak di Kabupaten Bangka.

Pasalnya tenaga kerja honor/kontrak ini sudah wajib menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

"Selama ini mereka tidak terlindungi kalau ada kecelakaan, meninggal dan kemudian kalau mereka berhenti, mereka tidak ada tidak ada tabungan. Nah mulai bulan ini pemda sudah menganggarkan untuk tenaga honor termasuk perangkat desa harus wajib menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan," jelas Hery kepada bangkapos.com, usai rapat koordinasi teknis BPJS ketenagakerjaan, Kamis (13/10/2016) di Tanjung Pesona Beach Resort and Spa Sungailiat.

Untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ini para tenaga honor/kontrak akan dikoordinir oleh masing-masing SKPD dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sedangkan bagi pegawai swasta, nelayan, pedagang, pengusaha lainnya jika mau menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan secara mandiri bisa. Pihak BPJS ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan pihak perbankan seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, maupun bisa langsung mendaftar ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang.

"Tergantung produk yang diikuti kalau hanya ikut BPJS kecelakaan kerja atau kematian yang paling kecil Rp 16.800. Kalau mau semuanya tergantung upahnya seperti untuk JHT 5,70 dari upahnya. Semua karyawan wajib menjadi peserta BPJS tenaga kerja, mau honor yang penting bukan PNS. Kalau PNS sarananya sudah berbeda. Kalau non PNS semua wajib termasuk yang informal seperti pedagang, nelayan, petani," jelas Hery.

Bagi pihak perusahaan yang tidak mendaftarkan atau tidak ikut BPJS ketenagakerjaan maka pihaknya sudah bekerjasama dengan pihak kejaksaan. Untuk itu, pihak kejaksaan akan memanggil perusahaan yang tidak patuh baik yang belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, menunggak iuran BPJS ketenagakerjaan, hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja ataupun tidak melaporkan upah karyawan yang sesungguhnya.

"Sanksinya ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Administrasi bisa dicabut izinnya, sanksi perdata ada sanksi maksimal sampai Rp 8 milyar kemudian ada sanksi pidananya. Di PP 86 Tahun 2013 semua sudah diatur," tegas Hery.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com

Remaja 18 Tahun Cekik Ibu hingga Tewas lalu Perkosa Mayatnya, Tepergok sang Nenek

Berita Populer