Kanal

Warga Desa Mau Ikut BPJS Kesehatan Tapi Bayar Iurannya Jauh

Kartu BPJS Kesehatan. - KOMPAS.com/SRI LESTARI

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Babel daerah pemilihan (Dapil) Bangka, Deddy Yulianto menyebutkan, banyak persoalan yang ditemui di Kabupaten Bangka saat melakukan kegiatan reses pekan lalu.

Dia berharap, masalah yang belum diselesaikan secara baik tersebut menjadi perhatian pemda baik kabupaten maupun provinsi.

"Ini persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Misalnya masih ada ruas jalan provinsi antara Pudingbesar-Kotawaringin di Kabupaten Bangka, belum dilebarkan. Saya minta Dinas PU Babel turun ke lapangan, melihat secara jelas," kata Deddy kepada bangkapos.com, Kamis (10/11/2016).

Wakil Ketua DPRD Babel itu, juga menyoroti lampu jalan banyak yang belum terpasang di jalan-jalan provinsi.

Padahal, lanjut Dewan Pembina Gerindra Babel itu, fungsi lampu jalan sangat penting baik untuk keamanan dan keselamatan pengendara.

‎Deddy mengaku sedih saat menerima pengaduan soal CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan sawit, yang belum memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat sekitar.

"Sangat disayangkan CSR tidak dijalankan secara baik. Perusahaan sawit sudah berinvestasi di dekat warga, seharusnya‎ dapat mengubah masyarakat secara ekonomi, semacam timbal balik," ujarnya.
Sedangkan untuk bidang kesehatan, Deddy menemukan fakta ada warga yang sulit mengakses BPJS Kesehatan karena keterbatasan jarak.

‎Padahal, menurut Deddy, kesadaran masyarakat desa ikut BPJS Kesehatan sangat tinggi. Hanya saja, mereka terkendala pendaftaran dan membayar iuran.
"Contoh warga Desa Bakam, harus ke kawasan kecamatan untuk bayar BPJS Kesehatan. Seharusnya, pihak pemda dan BPJS Kesehatan memfasilitasi agar warga dimudahkan mendaftar dan membayar iuran‎. Cara paling mudah, ya sediakan layanan di konter BPJS Kesehatan di masing-masing desa yang jauh dari kota kecamatan," jelas Deddy.

Sementara, rendahnya harga karet selalu menjadi persoalan saat anggota dewan reses. Namun, Deddy mengaku pihaknya belum juga menyelesaikan masalah tersebut‎.

"‎Karena harus ada campur tangan pemda. Kami tidak bisa melakukan eksekusi terhadap penanganan rendahnya harga karet. Pemda semestinya berperan aktif atas laporan yang kami temukan di lapangan," ungkap Deddy.

Penulis: Alza Munzi
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com

Pengakuan Wanita Penabrak Anggota Polisi usai Terobos Rombongan Presiden Jokowi

Berita Populer