Kanal

DPRD Bangka Sahkan 4 Rapeda, PDAM Diminta Kedepankan Pelayanan

Pengesahan raperda menjadi perda dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. - Bangkapos.com/Dok

SUNGAILIAT, BANGKA - DPRD Kabupaten Bangka dalam sidang paripurna yang dipimpinan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu mengesahkan raperda menjadi perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 tahun 2006 tentang pernyataan modal daerah pada badan usaha serta raperda tentang pendirian pengelolaan dan organ PDAM Tirta Bangka, Senin (11/9/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Selain itu juga DPRD Kabupaten Bangka mengesahkan raperda menjadi perda tentang tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Rapat paripurna pengesahan empat raperda ini dihadiri 29 orang dan enam orang Anggota DPRD Kabupaten Bangka tidak hadir.

“Raperda ini sudah disampaikan Bupati Bangka pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka pada tanggal 15 Juli 2017 lalu,” kata Parulian.

Menurutnya raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 tahun 2006 tentang pernyataan modal daerah pada badan usaha dan raperda tentang pendirian pengelolaan dan organ PDAM Tirta Bangka, telah dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh panitia khusus (pansus) VII dan Pansus VIII.

Sedangkan raperda tentang tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu sudah dibahas delapan fraksi di DPRD Kabupaten Bangka.

Pada kesempatan itu Wakil Ketua Pansus VII Sufiyan menyatakan raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 tahun 2006 tentang pernyataan modal daerah pada badan usaha sangat penting karena berkaitan dengan pedoman pelaksanaan investasi daerah.

“Kita sangat berharap penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha akan menjadi potensi dalam mengembangkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang akan menjadi pendapatan daerah yang masuk dalam kode rekening lain-lain pendapatan yang sah,” jelas Sufiyan.

Menurutnya, potensi ini dapat lebih menstabilkan perekonomian masyarakat karena masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi harga hasil bumi atau bahan tambang.

Sedangkan Ketua Pansus VIII Mendra Kurniawan, mengatakan pendirian pengelolaan dan organ PDAM Tirta Bangka dibahas dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2013 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 serta dengan meningkatkan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer