KPU Bangka Khawatir Warga di Perbatasan Manfaatkan Situasi Saat Pemilukada

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPIS.COM, BANGKA -- Ketua KPU Kabupaten Bangka H Zulkarnain tingkat partisipasi di Kabupaten Bangka agak turun saat pemilihan gubernur 2017 lalu yang hanya sebesar 58 pesen jauh dari target nasional sebesar 75 persen sekarang target nasional sebesar 77 persen.

"Jika dilihat partisipasi pada pilgub peserta pemilih perempuan yang lebih banyak berpartisipasi. Suara sangat menentukan," kata Zulkarnain pada rapat koordinasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018, Senin (2/10/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Kendala lain menurutnya banyak sekali warga yang tidak tinggal di Kabupaten Bangka lagi. Mereka sudah lama meninggalkan Bangka di kartu keluarganya masih ada tetapi ketika KPU mau mencoret warga tidak mau karena khawatir saat pemilukada berlangsung keluarganya mau memilih.

"Kita juga tidak boleh menghilangkan hak pilih mereka karenacsecara hukum KTP dan KK masih di Kabupaten Bangka ini juga menjadi persoalan," ungkap Zulkarnain.

Selain itu penduduk di wilayah perbatasan spt seperti di Kace Timur. Hal ini menjadi persoalan serius di Kace Timur di satu sisi mereka masuk wilayah Kabupaten Bangka tetapi di KTP dan administratif mereka menjadi warga Kota Pangkalpinang.

"Pangkalpinang juga merasakan hal yang sama. Saya mengingatkan pemilihan bupati pada saat bersamaan Pangkalpinang juga sedang pilwako. Ini jadi kekhawatir kami mereka memanfaatkan situasi. Terdaftar di Kabupaten Bangka tapi KTP warga Pangkalpinang, ikut pilkada bupati dan mereka juga ikut pilwako," ungkap Zulkarnain.

Persoalan tersebut lanjutnya hampir selesai saat Walikota Pangkalpinang dijabat H Zulkarnain Karim menyerahkan 900 nama orang penduduk ke Bupati Bangka dijabat H Yusroni Yazid.

Warga tersebut tidak diakui lagi menjadi warga Kota Pangkalpinang karena mereka tinggal di Kace Timur namun sayangnya ternyata penyerahan ini tidak ditindaklanjuti sehingga muncul lagi.

"Mereka tidak mencabut KTP orang yang nama-namanya sudah diserahkan ke Kabupaten Bangka," sesal Zulkarnain.