Periksa Kehamilan, Sekolah Dinilai Langgar HAM

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua LSM Nur Dewi Lestari Kabupaten Bangka Nurmala Dewi Hernawati menyatakan sekolah tidak berhak melakukan pemeriksa kehamilan pelajar perempuan terkait dengan insiden seorang satu siswi SMA di Belinyu yang melahirkan di WC sekolah.

Menurutnya yang berhak melakukan pemeriksaan kehamilan hanya dokter dan bidan itupun berdasarkan laporan orang tuanya.

"Kalau pihak sekolah sampai melakukan periksa kehamilan itu melanggar HAM, anak-anak harus dilindungi dan dihindarkan dari fitnah. Anak sekolah sampai hamil atau melahirkan sendiri itu di awali kesalahan dari orang tuanya. Anak tersebut yang pasti tidak dapat perhatian, kasih sayang dan komunikasi. Buktinya anaknya hamil sampai lahir ortunya nggak tahu kalau anaknya hamil," sesal aktivis perempuan dan anak ini kepada bangkapos.com, Selasa (3/10/2017) kepada bangkapos.com.

Dijelaskannya, seharusnya ibu saat pertama kali putrinya haid catat tanggalnya, bulan depan pas tanggalnya dilihat haid tidak kalau tidak tanya anaknya kenapa bulan ini tidak haid.

Jika si anak bilang sakit bawa ke rumah sakit atau dokter ahli kandungan, jangan di biarkan.

Dewi mengatakan, harus ada komunikasi terus antara orang tua dengan anaknya dan ditanya siapa teman mainnya.

"Jangan biarkan anak keluar malam kalau ada perlu antar bukan dibiarkan anak perempuan begadang, sudah magrib anak nggak terlihat ortu cuek saja nggak peduli, tapi ayam sudah magrib nggak kelihatan di kandang satu RT dia cari," sesal Dewi.

Padahal anak juga butuh kasih sayang pelukan dan pujian dari ortu, tetapi tidak pernah anak dapatkan.

Jadinya anak tersebut cari kasih sayang di luar, tetapi dapat teman yang salah akhirnya hamil.

"Terus siapa yang harus disalahkan, setelah kejadian seperti ini semua pihak baru heboh semua menyalahkan anak yang melahirkan. Allah telah memperlihatkan pada kita semua, langkah apa harus kita ambil," ungkap Dewi.

Dia menyarankan, para pemerhati perempuan dan anak harus duduk bersama dengan pemangku jabatan/stake holder membahas masalah bersama-sama.

Namun terkadang yang di undang cuma diwakilkan bukan orang bisa mengambil keputusan jadinya tidak bisa nyambung.

"Coba miriskan dia hamil sendirian melahirkan sendirian terus masih di buli oleh semua orang. Coba kalau semua orang peduli pasti tidak akan terjadi hal seperti ini," kata Dewi prihatin.

Dia berharap laki-laki yang menghamili siswi tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian karena telah menghamili anak di bawah umur.

Dewi juga menyayangkan sikap sekolah mengeluarkan siswi yang hamil. Kebijakan tersebut dinilainya tidak mendidik karena siswi yang hamil jadi putus sekolah.

"Tidak boleh seperti itu, dia hamil karena apa? Pacarankah atau yg lain, seharusnya kerja sama dengan diknas dan musyawarah anak itu bisa cuti sampai melahirkan dan atau pindah sekolah, kalau anak tersebut masih mau sekolah, sekolah harus masih terima tapi pindah dan lelaki yang menghamilinya harus di hukum," tegas Dewi.

Disisi lain ia juga menyayangkan, Pemkab Bangka sudah memberikan rumah perlindungan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan tetapi tidak berfungsi.(*)