Babel Disebut Komisi I DPRD Bogor Pengalaman Atasi Masalah Tambang

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Guna menyelesaikan masalah pertambangan liar, DPRD Kabupaten Bogor mendatangi Provinsi Bangka Belitung untuk mempelajari cara mengatasinya. Baik dari perizinan, tata kelola hingga proses reklamasi paska tambang.

Ditemui harian ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bangka Belitung dalam mengatasi persoalan tambang. Karenanya, Bangka Belitung dipilih oleh DPRD Kabupaten Bogor untuk mengatasi permasalahan mereka.

“Babel sangat berpengalaman dengan penambangan timahnya. Di kami (bogor-red) banyak juga penambangan liar. Kami ingin menyelesaikan tambang liar ini, ingin belajar dari babel. Kalau di Babel sudah tertata rapi dari mulai izin hingga reklamasi. Kami banyak tambang liar, tapi agak susah dikendalikan,” ujar Kukuh, Kamis (5/10).

Lanjut Kukuh, di Kabupaten Bogor ada pertambangan pasir, batu, tanah dan emas. Sedangkan yang paling sulit untuk ditertibkan adalah tambang emas karena berasa di dalam kawasan hutan.

Sementara itu penambangan perusahaan besar dilakukan oleh PT Aneka Tambang (Antam). Akan tetapi dari hasilnya justru kalah atau lebih banyak dari penambangan liar.

“Perizinan tambang rakyatnya di Babel ada juga di laut, kami adanya di gunung. Babel ini sangat luar biasa. Kami apresiasi sekali sehingga ke babel menjadi contoh kita soal perizinan tambang,” ujar Kukuh.

Selain soal tata kelola pertambangan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor juga ingin mempelajari terkait tata kelola perizinan tanah. Kukuh menilai program PTSL dari pemerintah yang dilakukan di Babel sangat luar biasa.

Tertata rapi dan tidak banyak konflik. Tak seperti di kabupaten Bogor.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet Mastur juga memberikan apresiasi atas penilaian DPRD Kabupaten Bogor atas terkait perizinan tambang dan perizinan tanah di Bangka Belitung.

Terkait dengan pertambangan di Babel, Adet mengatakan saat ini di Babel sudah banyak berkurang. Masyarakat yang sempat menambang kini sudah banyak yang beralih lagi ke sektor perkebunan dan pertanian.

Sedangkan untuk tambang rakyat yang kerap diilegalkan, Adet mengatakan di Babel penambang rakyat juga banyak yang bermitra dengan perusahaan tambang yang memiliki izin tambang.

“Di Babel masyarakat yang ingin menambang harus bernaungan dengan mereka yang sudah punya izin. Seperti PT Timah, PT Kobatin, Pemda atau perusahaan lain yang punya izin. Di Babel juga tak masalah lagi soal perizinan tambang ini. Sudah banyak TI bernaungan di IUP pemda maupun koba tin. Dan mereka bermitra,” kata Adet.

Sementara terkait dengan perizinan tanah melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) di Babel pun berjalan dengan baik. Permasalahan tumpang tindih lahan pun, khususnya di desa-desa tak banyak terjadi.

"Kalau di mereka (bogor--red) banyak berebutan dan permasalahan tanah. Itu rentan dengan perselisihan. Kalau di babel hampir tak ada perselisihan tanah, khususnya di desa,” kata Adet.

Adet juga menjelaskan ke Komisi I DPRD Kabupaten Bogor bahwa di Babel ada juga program pengurusan tanah gratis. Seperti di Kabupaten Bangka Tengah. Hanya masyarakat yang dinilai mampu yang dipungut biaya. Sedangkan yang tidak mampu tidak dipungut biaya apapun.

“Ada beberapa perbup seperti di Bangka Tengah tidak dipungut biaya. Yang dipungut cuma orang yang masuk kategori orang mampu. Dananya juga hanya untuk pembuatan patok beton batas tanah,” ujar Adet.