Miris, Ada Warga Berstatus PNS dan Punya Mobil Tapi Masuk Daftar Warga Kurang Mampu

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Miris, dari verifikasi dan validasi petugas pencacah di Kota Pangkalpinan. Masih ditemukan ada warga yang sudah PNS dan memiliki kendaraan mobil masuk dalam daftar warga kurang mampu.

Hal ini, diakui salah satu petugas pencacah kepada bangkapos.com, saat melakukan verifikasi dan validasi data.

" Kemaren kami ada melakukan verifikasi data, ternyata ada warga yang sudah menjadi PNS dan sudah memiliki mobil masih masuk dalam data warga kurang mampu. Makanya kami verifikasi ulang," ucap petugas tersebut, meminta namanya dirahasiakan.

Kepala Dinsos PPPA Kota Pangkalpinang, Fitriyansyah didampingi Kabid Linjamsos, Chomsatul Ichwan Nurrohman saat dikonfirmasi bangkapos.com, Jumat (06/10/2017) mengakui saat ini, pihaknya sedang melakukan verifikasi data masyarakat kurang mampu dengan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) yang saat ini, sedang berlangsung.

" Iya petugas kita PSM bersama petugas dari kelurahan sedang melakukan verifikasi dan validasi. Selain itu kita juga melakukan pemuktahiran Basis Data Terpadu (BDT)," ujar Fitriyansyah.

Sedangkan mengenai adanya temuan, masih tercatat warga yang sudah PNS dan memiliki mobil diakuinya, bisa saja terjadi. Karena data Basis Data Terpadu yang digunakan adalah data sejak 2015 lalu dan belum di verifikasi.

" Makanya kita lakukan verifikasi dan validasi, dimana petugas pencacah merupakan PSM dan nanti di verifikasi oleh petugas kelurahan. Jadi kalau PSM yang bermain akan ketahuan, begitu juga kalau petugas kelurahan bermain maka akan ketahuan juga. Nanti data ini, akan dilaporkan ke Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K). Nanti yang sudah PNS atau memiliki mobil akan dikeluarkan namanya dari data itu" ujarnya.

Ditambahkan Kabid Linjamsos, Chomsatul dalam verifikasi ini, ada dua cara, pertama masyarakat yang aktif melapor ke pihak kelurahan. Kedua pihak kelurahan turun ke masyarakat melakukan pendataan.

" Dari prerilis awal kita data warga kurang mampu melalui MPM ada sebanyak 2175 Kartu Keluarga (KK), sampai saat ini, baru ter entry 1033 Kartu Keluarga (KK). MPM ini, merupakan pendataan warga miskin kurang mampu yang akan dilaporkan langsung atau dibawah Presiden langsung," ucapnya.(*)