Mengenal Paspampres, Mesin Perang yang Selalu Siap Jadi Tameng Peluru Bagi Presiden

BANGKAPOS.COM--Setiap personel pasukan khusus digembleng baik secara fisik maupun mental sehingga sanggup menangani misi-misi tempur yang sulit dilaksanakan oleh pasukan reguler.

Oleh karena itu kendati misi tempur yang dilaksanakan berisiko tinggi umumnya personel pasukan khusus merupakan orang-orang yang tidak takut mati.

Doktrin tempur pasukan TNI memang tidak lagi menganut doktrin bertempur sampai mati demi mempertahankan atau merebut suatu wilayah dengan cara apapun.

Kendaraan taktis Anoa milik Paspampres. (Tribunnews.com/Nicolas Manafe)

Tapi berperang secara cerdas dan pulang dari medan tempur dalam keadaan selamat.

Namun masih ada juga doktrin tempur bagi TNI yang memiliki prinsip ‘’jadilah tameng peluru bagi Presiden yang sedang dikawal’’, khususnya bagi para personel Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres).

Di balik kostumnya yang rapi dan elegan seorang personel Paspampres sebenarnya merupakan sesosok ‘’mesin perang’’.

Ketika sedang bertugas, umumnya personel Paspampres mengenakan rompi antipeluru di dalam baju jasnya, minimal membawa dua senjata api yang tersembunyi di balik baju jasnya yang rapi, alat komunikasi, pisau lempar, dan lainnya.

Jika terjadi ancaman atau serangan terhadap Presiden, para personel Paspampres yang selalu melakukan pengawalan pagar betis melingkar juga siap menjadi tameng peluru.

Waktu menghadapi gempuran tembakan lawan, para pesonel Paspampres tetap berdiri tegak sambil melakukan perlawanan maksimal.

Di hanya akan roboh akibat tembakkan lawan dan tetap berusaha melawan menggunakan senjata api yang semula disarungkan di kakinya.

Sebelum Presiden bisa diselamatkan, pasukan Paspampres tetap gigih bertempur tanpa menghiraukan para temannya yang sudah gugur atau terluka.

Pasalnya mereka sudah disumpah untuk siap mati demi menyelamatkan Presiden.

Berawal dari sukarela 

Paspampres. (Paspampres.mil.id)

Lahirnya Paspampres tidak serta merta terbentuk dari organisasi profesional. Organisasi ini baru lahir secara resmi dengan nama "Paspampres" pada era Orde Baru.

Namun, jauh sebelum itu, pasca Indonesia merdeka, upaya perlindungan atau pengawalan terhadap Presiden sebagai kepala negara sudah dilakukan.

Pada tahun 1945, misalnya, saat itu hanya polisi yang masih memiliki senjata.
Sementara tentara yang berasal dari PETA ataupun Heiho sudah dibubarkan dan dilucuti senjatanya.

Alhasil, para pemuda polisi dari Tokubetsu Keisatsutai (pasukan polisi istimewa) merasa perlu ada pengawalan bagi Presiden dan pimpinan negara lainnya.

Niat itu didorong rasa tanggung awab atas keselamatan pimpinan negara walaupuan saat itu mereka hanya berbekal senjata api berupa pistol dan senapan seadanya.

Pembantu Inspektur Mangil beserta delapan orang polisi pun mengajukan diri.

Sementara itu, pimpinan polisi saat itu belum berani menentukan sikap karena masih berada di bawah pengawasan Jepang.

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, Kapten Polisi Tentara Kafrawi mulai mengatur organisasi pengawalan.

Kegiatan Kafrawi ini mendapat dukungan dari Polisi Tentara. Bentukan ini kemudian dinamakan Pasukan Pengawalan Istana Presiden (PPIP).

Sementara Inspektur Mangil memimpin kawal pribadi dengan identitas tetap sebagai polisi.

Pada 22 Juni 1946, dibentuk Polisi Tentara di bawah pimpinan Jenderal Mayor Santoso.

Kemudian dilakukan kembali pengaturan di mana kawal priadi tetap di bawah Inspektur Mangil sedangkan untuk PPIP merupakan 1 kompi Polisi Tentara.

Menjelang tahun 1948, Polisi Tentara AD, Polisi Tentara AL diubah menjadi polisi militer yang meliputi angkatan perang.

Pengawalan VIP kemudian berada di bawah Batalion Mobil B CPM dengan pembagian Kompi I di bawah Kapten Tjokropranolo yang mengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan Kompi II di bawah Letnan Satu Susetio yang mengawal Presiden.

Pada 19 Desember 1948, Presiden Soekarno, Wapres Hatta beserta beberapa menteri membiarkan diri ditawan tentara Belanda.
Sebagian besar Kompi II juga ditawan.  

Namun, Letnan Satu Susetio, Letnan Dua Sukotjo, Letnan Dua Ramelan, beserta 16 orang bintara dan Tamtama dapat meloloskan diri dan terus bergerilya sampai 29 Juni 1946.

Setelah kondisi negara dinyatakan aman, Kompi II kembali mengawal presiden, dan mengambil alih pengawalan Istana Presiden di Merdeka Utara, Jakarta. (Intisari/kompas.com)