Kanal

Dinkes Pangkalpinang Akui Jaring 25000 Warga Kurang Mampu Diikutsertakan dalam BPJS PBI

Kartu anggota BPJS. - tribunnews.com

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Suriyatno dan Kepala Kepesertaan UPTD Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Vennie Hastiyarni membenarkan pihaknya tahun 2017 lalu menjaring 25.000 warga Pangkalpinang dari kalangan ekonomi tak mampu sebagai penerima bantuan iuran (PBI) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pangkalpinang sebesar Rp.6,9 miliar.

Sekertaris Dinas Kesehatan Pangkalpinang Suriyatno menjelaskan 2017 lalu atas permintaan Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018 M.Irwansyah, kuota penjaringan warga kurang mampu dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan ditambah dari rencana awal 10.000 orang menjadi 15.000 orang.

"Kita dak tahu uang untuk BPJS itu dari pajak penerangan jalan (PPJ) atau dari mana. Itu Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) yang ngatur, kita (Dinas Kesehatan) taunya itu dari APBD saja," jelas Suriyatno saat ditemui Bangka Pos, Kamis (22/2/2018).

Berdasarkan data dari target 25.000 warga tidak mampu Pangkalpinang yang akan diikutsertakan ke BPJS Kesehatan sepanjang 2017 lalu diperoleh sebanyak 20.324 orang.

Sementara sisa kuota sebanyak 4.676 orang yang akan direalisasi 2018 ini.

"Kendala kita banyak masyarakat yang tidak pro aktif jadi mereka dari BPJS mandiri ingin pindah ke BPJS yang dibayar oleh pemerintah. Namun tidak mau melunasi tunggakan BPJS mandirinya yang lalu. Makanya datanya mental (ditolak)," terangnya.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang turut bekerjasama dengan dengan Dinas Sosial Pangkalpinang, tingkat kelurahan dan kecamatan untuk mendata masyarakat kurang mampu.

Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang Agusfendi menjelaskan hasil penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan perbaikan lampu jalan di Kota Pangkalpinang.

Pendapatan PPJ dari pajak pembayaran rekening listrik PLN Kota Pangkalpinang 2017 mencapai over target dari Rp.27 miliar menjadi Rp.30 miliar namun anggaran itu tidak dapat serta merta dikembalikan lagi untuk menjamin kualitas penerangan jalan di Kota Pangkalpinang.

Sebagai salah satu penyokong anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dikatakan Agusfendi pendapatan PPJ bersifat fleksibel untuk membantu kebutuhan anggaran bidang lain yang direncanakan pemerintah Kota.

Dari penghasilan PPJ, Dinas Kesehatan Pangkalpinang diketahui membayar premi BPJS kesehatan sebanyak 25.000 orang warga kurang mampu Kota Pangkalpinang, per bulan biaya premi mencapai Rp.23.000. Total pembayaran BPJS menggunakan PPJ senilai Rp 6,9 miliar.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer