Kanal

Bateng Harus Miliki Dokumen Rencana untuk Atasi Daerah Kumuh

Batianus - Dok/bapos

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua Komisi III DPRD Bangka Tengah Batianus mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran komisi telah melakukan konsultasi ke Kementerian PUPR terkait peran OPD yang terlibat dalam hal penataan kawasan kumuh khususnya bidang persampahan dan ruang terbuka hijau, menuju Bangka Tengah bebas dari kawasan kumuh.

Dari hasil konsultasi itu, pihaknya mendapatkan arahan untuk mendapatkan kuota program kota tampa kumuh (Kotaku) di Kementerian PUPR.

Daerah harus terlebih dahulu memiliki dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) agar mampu mendapatkan anggaran APBN mensupport penataan kawasan kumuh.

"Kita memang tidak bisa lagi mengajukan ikut program kotaku sudah dijalankan 2017 sampai 2020. Makanya diharapkan 2020 kita dapat masuk. Sebenarnya Dinas PUPR kita sudah pernah nyusun dokumen itu, pada 2015 tapi baru sampai RP2KP, tidak bisa masuk. Kalau mau masuk kita harus melengkapi dokumen lagi menjadi RP2KPKP," ujar Batianus, Senin (5/3/2018).

"Kalau dari sekarang kita tidak bergerak, tentu akan tertinggal. Sedangkan di Babel sudah ada yang masuk program kotaku, semacam Pangkalpinang, Belitung, Bangka Barat dan Bangka," lanjut Bastianus

Batianus menyarankan, instansi seperti Diperkimhub Bateng dapat bersama-sama dengan DLH dan Dinas PUPR dalam menyusun segala kelengkapan data yang diperlukan untuk mengajukan dokumen RP2KPKP dan masuk pada tahun 2020 mendatang di Kementerian PUPR.

Sebab, dalam menata kawasan kumuh APBD Bateng tidak akan kuat dalam penganggarannya.

"Kita berkeyakinan saat ini sudah terjadi pelebaran kawasan kumuh dan melangkahi angka tadi. Karena selama ini terlihat tidak ada penataan yang maksimal dari pemerintah daerah pada titik kawasan kumuh. BLH harus berperan pada tupoksinya sampah dan pertamanan, PU pada lingkungan, jalan setapak dan saluran air, air bersih dan air baku, serta sanitasi.Diperkimhub mengatur peran yang disebutkan tadi, menata kawasan pemukiman, kawasan kumuh harus e terintegrasi," ungkapnya.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer