Kanal

Tekan Penyalahgunaan Narkoba, Pemkot Ajukan Raperda Pencegahan

DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan II tahun 2018 dengan agenda peyampaian dan penjelasan Walikota Pangkalpinang terhadap dua raperda (rancangan peraturan daerah) di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (12/03/2018). - Bangka Pos/Edwardi

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwaridi

BANGKAPOS.COM, BANGKA – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan II tahun 2018 dengan agenda peyampaian dan penjelasan Walikota Pangkalpinang terhadap dua raperda (rancangan peraturan daerah) di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (12/03/2018).

Kedua raperda tersebut yakni, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan Raperda Rencana Umum Jaring Angkutan Massal Kota Pangkalpinang.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari mengatakan  dari hasil raat jelas diketahui semua fraksi menyetujui untuk ditindaklanjuti, dibahas di dalam pansus bersama dengan eksekutif.

“Kita berharap raperda ini nanti sangat strategis dan vital, terutama masalah penyalahgunaan narkotika ini harus serius kita tangani bersama,” kata Subari.

Subari akan meminta kepada pansus untuk mengundang semua leading sector dan stakeholder yang memang membidangi dan melakukan pencegahan terhadap masalah penyalahgunaan narkotika ini.

“Kita khawatir karena Pulau Bangka ini cukup tinggi dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Mudah-mudahan dengan adanya raperda ini nanti bisa memaksimalkan penekanan dan peredaran dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba di semua elemen, khususnya kepada aparat hukum dan ASN,” harapnya.

Ditambahkannya, sementara untuk raperda angkutan massal  ini minimal harus ada kajian terlebih dahulu, setelah itu baru diketahui rinciannya seperti apa.

“Apakah nanti dikelola oleh OPD terkait atau BUMD, tapi yang jelas nanti jangan sampai terjadi bersinggungan dengan pihak angkutan kota yang sudah ada sekarag,” imbuhnya.

Dilanjutkannya, DPRD Pangkalpinang akan melihat perkembangannya di pansus nanti. Pansus akan melihat perlu atau tidaknya Pangkalpinang menggunakan angkutan missal itu atau apakah membenahi angkutan kota yang ada sekarang ini.

“Angkutan missal ini berupa bus, dimana bus-bus ini merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, jadi sayang kalau bantuan ini tidak dikelola dengan baik, jangan sampai efek manfaatnya bagi masyarakat tidak ada,” tukasnya.

Penulis: edwardi
Editor: Evan
Sumber: BolaSport.com

Viral Curhatan Penumpang Lion Air yang Tak Dapat Tempat Duduk: 'Suruh Nyari Sendiri Emang Kopaja'

Berita Populer