Kanal

Deddy Yulianto Nilai Pertambangan Harus Beri Kompensasi untuk Pariwisata dan Nelayan

Deddy Yulianto, Wakil ketua DPRD Bangka Belitung - bangkapos/Teddy Malaka

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Deddy Yulianto menilai persoalan zonasi memiliki tingat urgensi yang sangat besar.

Sehingga Perda Zonasi atau yang dikenal sebagai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dianggap mendesak untuk mengakomodir sejumlah kepentingan pertambangan, perikanan dan pariwisata.

Informasi yang ia dapat, pemerintah menerbitkan perpanjangan beberapa perizinan pertambangan di laut. Sementara saat ini Perda Zonasi masih belum ada.

"Untuk zonasi laut ini jelas sekali urgensinya. Kita ingin bagaimana nelayan terakomodir tidak terganggu, pariwisata terakomodir, namun pertambangan karena pemerintah telah mengeluarkan izinnya tetap diakomodir. Berbarengan," kata Deddy Yulianto, Selasa (8/5/2018).

Ia memandang, dalam mengambil keputusan, pemerintah daerah yang nantinya menyampaikan RZWP3K dapat menghasilan keputusan yang bijak.

"Bagaimana semua bisa berjalan, pariwisata tumbuh, pariwisata tetap bisa berjalan, kita harus secara bijak. Kita harus memdiasi perusahaan (tambang) yang punya izin, jangan sampai iklim investasi bermasalah di kemudian hari," katanya.

Ia mengungkapkan, persoalan Belitung memang cukup dilematis. Pasalnya satu sisi ketika perusahaan sebagai pemilih IUP telah mengantongi CnC, satu sisi berbenturan dengan pariwisata.

"Apakah di situ daerah pariwisata semua? nggak kan. Seperti di Belitung Timur adanya pro- kontra, tidak semua laut di Belitung bisa digunakan untuk pariwisata. Kita secara bijak memediasi ini, mengambil keputusan, mana yang bisa ditambang, mana yang tidak," ujarnya.

"Akibat pertambangan nelayan harus ada kompensasi, akibat pertambangan pariwisata harus ada kompensisasi," lanjutnya.

Selebihnya Deddy mempersoalkan perusahaan yang hanya mencaplok IUP laut namun tak ada keseriusan.

"Ini hanya mengkapling laut, tak ada aktivitas, tak ada kapal isapnya, IUP hanya untuk kuota ekspor. IUP formalitas seperti itu kita minta dicabut saja," katanya. (*)

Penulis: teddymalaka
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com

Terekam Kamera Sosok Pria yang Diduga Selingkuhan Angel Lelga, Digerebek Vicky Berduaan di Kamar

Berita Populer