Kanal

Kejari Pangkalpinang Terima Rp 1,1 Miliar Pembayaran Denda Kasus Lingkungan Hidup

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, RM Ari Prioagung SH MH saat menerima pembayaran uang denda senilai Rp 1,1 M atas perkara kasus ilegal mining yang diwakili penasihat hukum perusahaan. - Bangka Pos / Ryan Augusta

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), Rabu (6/6/2018) siang akhirnya menyerahkan uang senilai Rp 1,1 miliar kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang.

Sejumlah uang tersebut merupakan denda atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang beberapa waktu lalu terkait perkara kasus penambangan ilegal yang menggunakan kapal isap produksi (KIP) milik perusahaan tersebut.

Penyerahan denda berupa uang senilai Rp 1,1 M itu berlangsung di ruang aula gedung Kejari Pangkalpinang dihadiri langsung Kepala Kajari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung SH MH sekaligus disaksikan langsung oleh Kasi Pidsus, Pidum, dan Kasi TUN Kejari Pangkalpinang termasuk perwakilan pihak BRI.

Saat penyerahan sejumlah uang itu diwakili oleh penasihat hukum perusahaan (SIP), Agus Poniran SH dan diterima langsung oleh Kajari Pangkalpinang.

Selanjutnya uang diserahkan langsung Kajari kepada perwakilan BRI.

Tumpukan lembaran uang kertas pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dilakukan hitung ulang oleh pihak BRI dengan menggunakan mesin khusus penghitung uang.

Di sela-sela jumpa pers siang itu di ruang aula gedung Kejari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung mengatakan jika sejumlah uang yang diterima pihaknya tak lain merupakan uang pembayaran denda atas perkara kasus PT SIP yakni aktivitas penambangan timah yang tak memiliki perijinan.

"Sejumlah uang ini merupakan uang denda yang dibayar oleh PT Stanindo Inti Perkasa atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara kegiatan penambangan tanpa perijinan," kata Kajari di hadapan wartawan.

Sekedar diketahui, terkait perkara penambangan ilegal yang menggunakan KIP milik PT SIP di kawasan perairan Pasir Padi Kota Pangkalpinang ini sebelumnya direktur PT SIP Modestus Buntar Gunawan sempat dijadikan tersangka dan selanjutnya perkara ini pun berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang sang direktur akhirnya berstatus sebagai terdakwa.

Namun selama persidangan di pengadilan setempat, majelis hakim justru menjatuhkan vonis denda Rp 1,1 M sedangkan Modestus Buntar Gunawan pun 'lolos' dari jeratan sanksi kurungan penjara.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) asal Kejari Pangkalpinang cuma menuntut terdakwa (Modestus Buntar Gunawan) yakni dengan jeratan pasal 36 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana berupa sanksi berupa denda sebesar Rp 1,6 M lantaran dianggap telah melakukan tindak pidana yakni melakukan usaha/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Terkait vonis majelis hakim pengadilan itu pun termasuk perihal tuntutan pihak JPU Kejari Pangkalpinang sebelumnya sempat menuai kritik dari para aktifis pecinta lingkungan hidup lantaran dinilai putusan hakim termasuk tuntutan JPU terlalu 'meringankan' pihak perusahaan (SIP) dan tanpa ada tuntutan sanksi kurungan penjara terhadap terdakwa.(*)

Penulis: ryan augusta
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com

Kronologi Lengkap Mahasiswi Dibunuh Pacar di Aceh, Diajak Jalan hingga Pelaku Kabur ke Rumah Ipar

Berita Populer