Kanal

Kejati Tegaskan Siap Tahan Tersangka Terkait Kasus Proyek Rehabilitasi Pipa Transmisi PDAM Merawang

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, Aditya Warman SH - Bangka Pos/Ryan Agusta

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Nyaris tak terdengar lagi perkembahan penanganan perkara kasus dugaan korupsi kegiatan proyek rehabilitasi pipa transmisi PDAM Merawang, Kabupaten Bangka senilai Rp 4,7 M bersumber dari dana APBN sempat diusut oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel) lantaran diduga bermasalah.

Namun kembali pimpinan tertinggi di institusi kejaksaan di Babel ini, Aditya Warman SH menegaskan jika pihaknya sampai saat ini tetap serius mengusut hingga tuntas dan belum menghentikan penanganan perkara kasus dugaan korupsi proyek tersebut.

Saat ini tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel terus melanjutka penanganan perkara itu meski diakuinya sampai saat ini pihaknya masihlah menunggu hasil audit dari intansi berwenang atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Penanganan perkara ini (rehabilitasi pipa transmisi Merawang--red) sampai saat ini masih berjalan. Apa yang diminta oleh pihak BPK atau data-datanya sudah kita berikan. Kalau pun memang hasil auditnya gak dikasih BPK maka saya bisa langsung tahan para tersangka itu dan saya gak ada urusan," kata Aditya ketika menjawab pertanyaan yang dillontarkan seorang awak media di sela-sela menggelar konferensi pers seputar perkara kasus korupsi, Senin (22/7/2018) di ruang aula gedung Kejati Babel.

Namun kembali disinggung oleh awak media perihal keyakinan pihak Kejati Babel dalam menangani perkara proyek pipa transmisi Merawang jikalau dianggap adanya penyimpangan keuangan negara.

"Dalam waktu dekat ini (akan melakukan penahanan tersangka--red)," tegasnya.

Alasannya hal itu ditegaskan ia dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan penahanan para tersangka terkait proyek pipa Merawang itu lantaran menurutnya dalam penegakan hukum institusi kejaksaan memiliki kewenangan.

"Jadi penegakan hukum itu tidak tergantung dari pihak BPK. Sebab di dalam KUHAP tidak diatur BPK itu namun yang diatur itu jaksa, polisi dan sebagainya. Dan kita sudah menyakininya jika proyek itu ada kerugian negaranya," terang Aditya.

Penulis: ryan augusta
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com

8 Pengakuan Tersangka Pembunuhan di Bekasi

Berita Populer