Kanal

Pembangunan Bangka Belitung Tidak Terlepas dari Kondisi Perekonomian Nasional

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018, bertempat di Grand Sahid Jaya Jakarta pada hari Kamis (26/07/2018). - Istimewa

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018, bertempat di Grand Sahid Jaya Jakarta pada hari Kamis (26/07/2018).

Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dari seluruh wilayah Indonesia dengan mengangkat tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga Dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas".

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menyatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki tugas yang strategis.

"Inisiatif pembentukan TPID dimulai pada tahun 2008. Dalam perkembangannya keberadaan TPID ini membantu Pemerintah untuk membuat suatu penilaian implikasi inflasi terhadap suatu pembangunan. Karena pengendalian inflasi merupakan salah satu syarat untuk menjaga mata uang rupiah menjadi stabil," jelas Gubernur.

Gubernur menyatakan TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terbentuk.

"Bangka Belitung merupakan daerah yang kebutuhan pangannya sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ini merupakan persoalan yang perlu diselesaikan oleh seluruh pihak terkait karena ketersediaan pasokan pangan akan mempengaruhi inflasi di daerah. Maka kita memiliki strategi khusus dengan menetapkan pertanian menjadi sektor unggulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memenuhi swasembada pangan," kata Gubernur.

Gubernur mengatakan bahwa pembangunan di Bangka Belitung tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional.

"Ketika harga rupiah melemah, maka sangat berpengaruh terhadap komoditi lokal yang mempunyai nilai ekspor, seperti lada, karet dan sawit. Maka dalam Rakornas Pengendalian Inflasi ini juga membahas kerjasama perdagangan antar daerah sehingga perbedaan inflasi antar wilayah di Indonesia turun," jelas Gubernur.

Gubernur meyakini Bangka Belitung berada dalam inflasi yang rendah.

"Pada bulan Juni 2018 inflasi di Bangka Belitung 1,63%, secara tahunan inflasi di Bangka Belitung adalah 2,55%. Dan inflasi Bangka Belitung lebih rendah dari inflasi secara nasional sebesar 3,12%," ujar Gubernur.

Dalam rakornas tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi berkaitan dengan perekonomian global.

"Harga minyak dunia dan harga pangan global meningkat. Di sisi lain tantangan pengendalian inflasi juga tidak terlepas dari perekonomian domestik yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Maka dalam pertemuan Rakornas ini, kita membahas strategi percepatan infrastruktur pertanian, konektivitas, memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan serta memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah," kata Gubernur.

Hadir mendampingi Gubenur dalam Rakornas TPID adalah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ir. Budiman Ginting, Dipl. BE, MM, Kepala Biro Perekonomian Setda H. Saimi, S.Sos, M.Si dan Kepala Bagian Administrasi pada Biro Perekonomian Setda Ahmad Yani Hazir, SE, M.Si, Ph.D.(Advertorial)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos

Dijual untuk 'Nikah Bayaran' ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan

Berita Populer