Kanal

Terlibat Kasus Pemalsuan Data KPR, Oknum Pimpinan dan Pegawai Bank Arta Graha Disidang

Suasana sidang perdana kasus pemalsuan data Pusat Pembiyaan Perumahan Kementerian (PUPR) yang melibatkan pejabat Bank Artha Graha Pangkalpinang. - Bangka Pos / Yudha Palistian

Laporan Wartawan Bangkapos,  Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Pimpinan Cabang serta dua orang Account Officer,  dan pegawai Bank Arta Graha Pangkalpinang terlibat dalam kasus pencatatan palsu dalam pembukuan proses laporan, Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian (PUPR) untuk Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahaan (FLPP) melalui KPR perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mereka berempat turut disidang secara bersamaan di ruang Garuda, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Selasa (14/8) yakni Willy Christianto sebagai Pimpinan Cabang Bank Artha,  Willie alias Ayung bekerja sebagai AO (Account Officer), Erwin Yuanto bekerja sebagai AO (Account Officer) dan Arrizky Muharrya bekerja sebagai karyawan tetap.

Sidang tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim (I Nyoman Wiguna)  serta hakim anggota yakni Siti H Siregar dan Corey Oktarina.

I nyoman wiguna selaku ketua majelis hakim, diawal persidangan sempat memanggil ke empat terdakwa dan menyuruh mereka duduk berderet dikursi kesakitan berdasarkan nama yang sudah disebutkan.

"Hari ini adalah sidang perdana, terdakwa harap mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan," ujarnya dihadapan persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hidajaty, membeberkan bahwa pada tahun 2015 lalu bertempat di kantor Bank Artha Graha International, Tbk Cabang Pangkalpinang, mereka mengadakan Kerjasama Operasional dengan Pusat Pembiyaan Perumahan Kementerian (PUPR) untuk Penyaluran Dana,  Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahaan (FLPP) melalui kredit pemilikan rumah KPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Lalu sejak bulan Agustus 2016 hingga Februari 2018, Bank Artha Graha Cabang Pangkalpinang melalui PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk mengajukan klaim terkait permohonan KPR FLPP kepada satker Kementrian PUPR," ujar hidajaty.

Atas pengajuan tersebut satker Kementrian PUPR telah mencairkan permohonan dimaksud, sebesar :

(*) Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) ( Rp. 4.000.000 per Debitur x 391 Debitur ) :Rp. 1.564.000.000.

Halaman
12
Penulis: Yudha Palistian
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com

Kronologi Lengkap Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi yang Dilakukan Haris Simamora

Berita Populer