Kanal

Ini Alasan Bawaslu Putuskan Hentikan Dugaan Kasus Mahar Rp 500 Miliar

Ketua Bawaslu Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018). - KOMPAS.com/Ihsanuddin

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI memutuskan tidak memproses lebih lanjut dugaan kasus pemberian uang senilai Rp 500 miliar untuk pencalonan pengusaha, Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden, kepada PAN dan PKS.

Keputusan itu dibahas di dalam rapat pleno antara anggota Bawaslu RI yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, pada Kamis (30/8/2018) malam.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum.

"Terhadap laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor," ujar Abhan, dalam keterangannya, Jumat (31/8/2018).

Baca: 4 Aplikasi Ini Bisa Digunakan Untuk Menyadap WhatsApp Pasangan, Tapi Jangan Melanggar Privasi Orang

Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan Frits Bramy Daniel, selaku Wakil Ketua LSM Federasi Indonesia Bersatu yang dilaporkan ke Bawaslu RI pada 14 Agustus 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan berkas laporan terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil.

Dari hasil kajian awal menyatakan laporan pelapor memenuhui syarat formil dan materil. Kemudian, dilakukan registrasi dengan laporan Nomor: 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018.

Sesuai dengan tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran, setelah dilakukan registrasi, Bawaslu melakukan pemeriksaan dengan mengundang terlapor dan saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi untuk mendengarkan keterangan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Baca: Air Mata Ahmad Albar Menetes saat Jenazah Faldy Perlahan-lahan Ditimbun dengan Tanah

Namun, dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, satu saksi atas nama Andi Arief tidak dapat didengarkan keterangannya, karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu sebanyak 2 kali sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Ketidakhadiran Andi Arief memenuhi undangan Bawaslu, menjadikan laporan yang dilaporkan tidak mendapatkan kejelasan terhadinya peristiwa pemberian uang kepada PKS dan PAN.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer