Kanal

Sampaikan KUPA dan PPAS, Wabup Terima Pengembalian Raperda

Penandatangan penerimaan raperda yang diusulkan Pemkab Bangka, Sabtu (1/9/2018) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bangka. - (ist/humas dan protokol setda bangka)

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Sabtu (1/9/2018) mengagendakan pengesahan dan pengembalian terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) berasal dari Pemda Bangka, penyampaian KUPA dan PPAS perubahan anggaran tahun 2018 serta penyampaian tiga raperda berasal dari Pemda Bangka.

Wakil Bupati Bangka Rustamsyah mengatakan, memperhatikan berbagai peraturan serta dinamika internal dan eksternal, kebijakan umum dan prioritas belanja daerah dalam APBD Perubahan ini akan mengalami perbedaan karakter dengan kebijakan umum pada APBD induk dalam perubahan APBD. 

Kebijakan dan prioritas tersebut diarahkan kepada berbagai hal penting diantaranya, menyesuaikan berbagai hal yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD tahun anggaran 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya berupa rasionalisasi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dimasukkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2018.

Selain itu ada penyesuaian beberapa perubahan dan penggeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam beberapa OPD, serta penyesuaian penggunaan anggaran yang ditunjukkan untuk menandai berbagai bentuk kegiaan akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung. 

Disamping penyesuaian alokasi anggaran yang ditunjukkan untuk menandai beberbagai bentuk kegiatan guna mempercepat dan mempertajam pencapaian akhir indikator dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD 2014 - 2018. 

Oleh karenanya kebijakan dan prioritas anggaran lebih ditujukan kepada penajaman pencapaian visi melalui tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan melayani mewujudkan pertanian yang tangguh, mewujudkan Kabupaten Bangka sejahtera dan pengolahan sumber daya alam secara lestari dan dapat menjaga kelangsungan APBD untuk menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya tahun terakhir dari implementasi visi Bangka Bermartabat.

Sedangkan raperda perubahan ke tiga Perda Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang restribusi jasa umum menjadi peraturan daerah (Perda) sehingga dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah. 

Keberadaan raperda ini guna menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, yakni terkait penambahan satu jenis objek restribusi, yakni restribusi pelayanan tera/tera ulang, serta untuk mengakomudir penerapan puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana untuk pungutan pelayanan kesehatan dalam bentuk tarif layanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati,

Pada Kesempatan itu Rustamsyah juga menerima pengembalian satu raperda yaitu raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2006  tentang pembentukan PD Agro Lestari Mandiri.

"Terhadap pengembalian raperda ini, Pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan pengkajian lebih lanjut terkait subtansi materi Raperda sesuai dengan ketentuan perundang - undangan," kata Rustamsyah melalui rilis yang dikirimkan Humas dan Protokol Setda Bangka kepada bangkapos.com, Minggu (2/9/2018).

Ia juga menyampaikan tiga Raperda Kabupaten Bangka sebagai bagian dari Program Pembentukkan Peraturan Daerah  (Propemperda) Kabupaten Bangka tahun 2018. Tiga Raperda tersebut meliputi tentang penanggulangan bencana, tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukkan dan susunan perangkat daerah  Pemerintah Kabupaten Bangka dan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka.

Terkait dengan raperda yang diajukan, fraksi - fraksi DPRD Kabupaten dalam penyampaian tanggapannya menyetujui ke tiga raperda tersebut untuk dilakukan pembahasan hingga nanti menjadi perda.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian selain Pimpinan dan Anggota DPRD juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Bangka, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD dan organisasi wanita. (*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com

Wanita Tewas Dalam Lemari Pernah Unggah Foto Bersama Pelaku, Sempat Usir dari Kos sebelum Dibunuh

Berita Populer