Kanal

Sahani Saleh Sebut RSUD H Marsidi Judono Hampir Kolaps, 3 Bulan Jasa BPJS Belum Dibayar

ilustrasi Mesin CT Scan milik RSUD dr Marsidi Judono - IST

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM  -- Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem) menyebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Marsidi Judono Kabupaten Belitung hampir kolaps tahun 2018 ini. Lantaran RSUD, kini banyak menampung klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan belum dibayar.

Terutama klaim BPJS dari warga Belitung Timur (Beltim), yang melakukan rujukan ke RSUD H Marsidi Judono. Hingga kini klaim BPJS tersebut belum dilakukan pembayaran, dan menjadi sebuah hutang. Padahal uang klaim BPJS tersebut sebagian untuk keperluan operasional RSUD dan gaji Dokter serta pekerja non PNS.

"Ya gara-gara itu, banyak orang dari Beltim yang melakukan rujukan ke sini (Belitung). Kenapa ini jadi masalah, karena masih banyak hutang, dan belum di bayar oleh Beltim terkait BPJS ini. Itu membuat Rumah Sakit kita hampir kolaps," kata Sanem.

Operasional RSUD H Marsidi Judono kini berlangsung baik. Namun dikatakan Direktur RSUD H Marsidi Judono Kabupaten Belitung dr Hendra SpAn apabila klaim BPJS Kesehatan dalam kurun waktu empat hingga lima bulan belum dibayarkan maka pelayanan rumah sakit terancam kolaps 

"Kalau tidak dibayarkan kemungkinan besar kolaps, apabila jasa layanan tidak dibayarkan. Karena operasional RSUD itu, 80 persen dari BPJS," kata Direktur RSUD H Marsidi Judono Kabupaten Belitung dr Hendra SpAn kepada Pos Belitung, Rabu (12/9/2018).

Terakhir BPJS membayarkan jasa layanan kepada RSUD pada bulan Mei 2018 lalu sementara bulan Juni, Juli dan Agustus 2018 belum dibayarkan. 

"Biasanya setiap bulan, sewaktu mengajukan klaim beberapa saat setelah melalui verifikasi, langsung dibayarkan. Kalau ini terakhir mereka bayarkan pada bulan Mei kemarin," katanya. 

Rata-rata nilai yang dibayarkan oleh BPJS kepada RSUD setiap bulan, berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar setiap bulan. Namun kurun waktu bulan Juni, Juli, Agustus 2018 terhitung BPJS belum melakukan pembayaran antara Rp 7,5 miliar hingga Rp 9 miliar.

"Tapi itu tergantung klaim yang diajukan, kalau ini tidak dibayarkan hingga beberapa bulan kedepan, kami tidak bisa membayar gaji dokter yang PNS dan non PNS, termasuk juga gaji karyawan yang non PNS, karena itu dari BPJS semua," bebernya.

Kementerian Keuangan dan Kesehatan Sudah Lakukan Pengecekan Terhadap BPJS di RSUD Belitung.

RSUD H Marsidi Judono Kabupaten Belitung dr Hendra SpAn mengatakan pekan kemarin tim dari Kementerian Keuangan dan Kesehatan sudah melakukan pengecekan terhadap penggunaan BPJS di RSUD Belitung. 

"Karena jika kolaps, pemerintah pusat nanti wajib memberikan dana ke BPJS, karena kalau tidak nanti klaim - klaim tidak dibayarkan, rumah sakit ini bisa bangkrut. Ini tentu bukan hanya permasalahan di kita saja, tapi seluruh Indonesia," ungkapnya.

Dari informasi yang didapat Hendra, pembayaran jasa pelayanan BPJS belum dibayarkan lantaran BPJS masih ingin melakukan verifikasi.

"Memang untuk dibayarkan itu syaratnya cukup banyak. Sebetulnya lancar kalau verifikasi tidak lambat, tapi memang ada proses yang harus dilewati dan verifikasi juga harus dilakukan, baik kami maupun pihak BPJS," pungkasnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos

Viral Wanita Terobos Rombongan Presiden Jokowi dan Acungkan Jari Tengah, Tabrak Polisi yang Mengawal

Berita Populer