LSM Desak Kejaksaan Sidik Kasus SPPD Piktif

Kasus surat perjalanan dinas dalam daerah (SPPD) piktif yang terjadi di sejumlah SKPD Pemprov

LSM Desak Kejaksaan Sidik Kasus SPPD Piktif
net
Ilustrasi

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Kasus surat perjalanan dinas dalam daerah (SPPD) piktif yang terjadi di sejumlah SKPD Pemprov Bangka Belitung, khususnya di  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi sorotan kalangan pegiat anti korupsi di Babel.

Ivan Ramadhan, Wakil Ketua LSM Kesatuan Aksi Masyarakat & Pemuda Ant Korupsi (KAMPAK) Provinsi Bangka Belitung didampingi Sekretaris LSM Kampak Babel Bram Pranata mendesak agar aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan atau kepolisian tetap mengusut perkara dugaan SPPD piktif di dua intansi tersebut.

"Persoalannya ini kan menyangkut uang negara, sekecil apapun nilainya kan perbuatannya jelas itu sudah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita minta pihak Kejaksaan maupun kepolisian segera menindak lanjuti temuan BPK RI Babel itu," ujar Ivan kepada bangkapos.com, Selasa (10/9/2013) pagi.

Sedangkan Rikky Fermana, Ketua Lembaga Solidaritas Putra-Putri Bangsa (LSPPB) kota Pangkalpinang mendesak hal serupa. Sebab menurutnya jika perkara kasus tersebut tidak ditindaklanjuti secara proses hukum maka tidak akan memberikan efek jera terhadap oknum tersebut.

"Meski dalam tindaklanjutnya pihak SKPD terkait bertanggung jawab dengan mengembalikan dana SPPD diduga piktif tersebut namun tak berarti kasus itu selesai atau tuntas. Sebab bila dilihat dari sisi hukumnya jelas perbuatannya sudah masuk dalam kategori atau mengandung unsur pelanggaran hukum," tegas Rikky Fermana.

Sebagaimana dalam berita sebelumnya disebutkan bahwa tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan provinsi Bangka Belitung sempat melakukan pemeriksaan, dalam kegiatan tersebut tim BPK-RI Babel justru sempat menemukan dugaan adanya SPPD pikifp di intansi DPU Babel senilai Rp 97 juta lebih dan di DPPKAD Babel senilai Rp 92 juta lebih.

Tags
SPPD
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved