Opini : Kabinet dan Kurikulum

Apapun kebijakan tentang kurikulum di Indonesia ini, kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap pemerintah tetap mengedepankan

Opini  : Kabinet dan Kurikulum
kemdikbud.go.id
Ilustrasi: Kurikulum2013

Opini: Jasman, S.Pd, Guru SMAN 1 Toboali

Apapun kebijakan tentang kurikulum di Indonesia ini, kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap pemerintah tetap mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. artinya, perubahan kurikulum hanya dimaksukan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih maju.

Di akhir tahun lalu, pemerintahan Indonesia Hebat pimpinan Jokowi-JK melalui menteri pendidikan Anies Baswedan "menggemparkan" dunia pendidikan Indonesia. Bapak Anies Baswedan mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13). Kebijakan tersebut tidak lain untuk mematisurikan pelaksanaan K-13.

Pak menteri mengintruksikan agar sekolah yang baru melaksanakan K-13 selama satu semester untuk kembali melaksanakan kurikulum 2006 atau KTSP. Sedangkan bagi sekolah yang telah melaksanakan sejak tahun pelajaran 2013/2014 untuk tetap melanjutkan program K-13. Sebanyak 6.221 sekolah semua tingkatan diperbolehkan melaksanakan K-13. Sekolah-seklah ini diharapkan bisa menjadi pilot project pelaksanaan K-13 ke depan.

Namun, ada satu hal yang mengundang pertanyaan. Mengapa pemberhentian K-13 tidak mencakup sekolah secara keseluruhan? Jika memang K-13 dianggap tidak beres, lantas mau diapakan siswa-siswa yang bersekolah di 6.221 sekolah itu? Apakah mereka hanya dijadikan kelinci percobaan. Artinya, ketika pelaksanaan K-13 mengalami kegagalan maka siswa-siswa di 6.221 itu saja yang menjadi korban. Sedangkan siswa-siswa di luar sekolah tersebut terselamatkan.

Penulis memandang bahwa moratorium K-13 oleh mendikbud saat ini hanya sebuah kamuflase. Penghentian sementara pelaksanaan K-13 oleh mendikbud tidak lebih dari sebuah trik untuk mencari popularitas. Moratorium K-13 seolah-olah ingin menfasilitasi kepentingan arus bawah dari kalangan guru dan para orang tua siswa yang kontra terhadap K-13. Padahal tidak sedikit juga kalangan yang mendukung pelaksanaan K-13 di sekolah-sekolah.

Barangkali, Sudah menjadi rumus baku bahwa perubahan atau penggantian kurikulum berbanding lurus dengan penggantian kabinet (menteri). Mungkin ada benarnya candaan di masyarakat yang menyebutkan "ganti menteri ganti kurikulum". Banyak pendapat yang mengatakan bahwa disamping perkembangan informasi dan komunikasi dunia, masalah sosial dan kepentingan politik menjadi salah satu faktor penyebab perubahan kurikulum di suatu negara.

Begitu juga halnya di Indonesia. Sejak masa penjajahan, awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, bahkan sampai masa reformasi sekarang, kurikulum di Indonesia telah mengalami lebih dari sepuluh kali pergantian. Perubahan kurikulum tidak terlepas dari pergeseran pejabat teras negara, khususnya menteri bidang pendidikan.

Pertama, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan kepentingan penjajah saat itu. Belanda menyelenggarakan pendidikan dengan gaya Belanda-nya dan Jepang pun demikian. Hingga sampailah pada masa kemerdekaan Indonesia.

Kedua, Kurikulum yang disusun pascakemerdekaan adalah Rencana Pelajaran 1947 atau lebih populer leer plan. Leer plan 1947 ini merupakan kurikulum transisi dari kurikulum kolonial Belanda. Pada rentang waktu sejak Juli 1947 sampai bulan januari 1948, pucuk pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin yang dibantu oleh Ali Sastroamidjojo pada pos Menteri Pengajaran. Pada masa inilah Leer plan 1947 dirancang.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved