Breaking News:

Hadir Ke KPK Kesempatan Emas Budi Gunawan Jelaskan Perkaranya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yakin bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan memenuhi panggilan penyidik

Editor: Hendra
Hadir Ke KPK Kesempatan Emas Budi Gunawan Jelaskan Perkaranya
Kompas.com
Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri di Gedung DPR RI, Rabu (14/1/2015).

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yakin bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Budi dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari ini, Jumat (30/1/2015), sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Bambang menganggap pemeriksaan ini merupakan kesempatan emas bagi Budi untuk menjelaskan pembelaannya terhadap status tersangka yang dikenakan oleh KPK.

"KPK masih meyakini BG akan hadir karena inilah kesempatan emas bagi BG untuk menjelaskan segala alibi yang ada pada dirinya," ujar Bambang melalui pesan singkat, Jumat (30/1/2015).

Hingga kini, kata Bambang, ia belum menerima informasi resmi dari Budi mau pun kuasa hukumnya terkait ketidakhadiran Budi dalam pemeriksaan hari ini. Bambang mengatakan, kesempatan ini semestinya digunakan Budi untuk menunjukkan bukti-bukti otentik untuk menyangkal semua sangkaan dalam surat perintah penyidikan. (baca juga:

"Bukankah di depan fit and proper di DPR hal itu sudah dilakukannya?" kata Bambang.

KPK, kata Bambang, meyakini bahwa Budi sebagai penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam hukum. Menurut Bambang, sudah sepatutnya seorang calon Kepala Polri mematuhi hukum dan menjadi panutan penegak hukum lainnya dengan menjalani proses hukum dengan baik.

"Kehormatan penegak hukum terletak pada kemauan dnlan kemampuannya untuk menghormati hukum yang ditujukan bagi kemaslahatan publik," ujar Bambang.

Memastikan tak penuhi panggilan

KPK menjadwalkan pemeriksaan bagi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatannya hari ini. Namun, kuasa hukum Budi, Razman Arief Nasution memastikan bahwa kliennya tidak akan memenuhi panggilan KPK. Razman mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan yang menguatkan Budi tak ingin diperiksa penyidik.

Pertama, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015, calon Kepala Polri tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka.

Selain itu, pihak Budi protes terhadap mekanisme penyerahan surat pemanggilan Budi oleh KPK. Surat tersebut, menurut Razman, hanya ditaruh begitu saja di kediaman dinas Budi tanpa surat pengantar dan tanda terima. Razman melanjutkan, pada surat berkop KPK itu memang tertera pemanggilan atas Budi. Namun, ada beberapa bagian yang tidak diisi, yakni tanggal pengiriman surat, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan.

Alasan ketiga, pemanggilan itu dianggap telah menciderai proses praperadilan yang tengah ditempuh pihak Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Razman menegaskan, Budi taat pada proses hukum yang sesuai prosedur dan memenuhi etika. Pemanggilan kliennya, kata dia, adalah persoalan serius sehingga proses pemeriksaannya pun harus sesuai aturan dan etika.

"Kalau ini, bagaimana mau datang jika surat pemberitahuan tersangka saja tidak ada. Bagaimana mau datang kalau surat panggilan tidak jelas. Kami tidak menghindar, kami taat konstitusi," ujar Razman.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved