Pegawai KPKMembangkang karena Kebenaran Sudah Diinjak-injak

Penasihat Wadah Pekerja Komisi Pemberantasan Korupsi Nanang Farid Syah menilai, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Pegawai KPKMembangkang karena Kebenaran Sudah Diinjak-injak
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan unjuk rasa di lobi gedung KPK, Selasa (3/3/2015). Mereka mempertanyakan keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan penanganan kasus yang melibatkan Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  - Penasihat Wadah Pekerja Komisi Pemberantasan Korupsi Nanang Farid Syah menilai, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak berhak menuding pegawai KPK telah membangkang.

"Dia (Yuddy) siapa? Apa urusan dia dengan KPK?" ujar Nanang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Terlebih lagi, lanjut Nanang, Yuddy akan mengenakan sanksi kepada para pegawai yang membangkang. Nanang lantas mempertanyakan kapasitas Yuddy untuk memberikan sanksi kepada para pegawai.

"Apa kapasitas dia memberikan sanksi pada pegawai KPK ? Dia paham KPK itu undang-undangnya apa?" kata Nanang.

Menurut Nanang, pegawai KPK tidak akan menggubris pernyataan Yuddy. Ia menegaskan, pegawai KPK memang membangkang pada manusia, tetapi tidak dengan kebenaran.

"Kami membangkang pada manusia iya, tapi tidak pada kebenaran. Kami membangkang karena kebenaran diinjak-injak," ujar dia.

Yuddy sebelumnya menyayangkan sikap para pegawai KPK yang tidak sejalan dengan kebijakan pimpinannya. Menurut Yuddy, para pegawai KPK seharusnya menjalankan keputusan pimpinannya.

"Seharusnya tidak boleh tolak menolak. Harus ikuti prosedur institusi. Mereka tidak boleh membangkang!" ujar Yuddy.

Hal itu disampaikan Yuddy menyikapi aksi ratusan pegawai KPK yang melakukan protes terhadap keputusan pimpinan yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Aksi tersebut dilakukan di halaman gedung KPK pagi tadi.

Dalam aksi, para pegawai KPK mengkritik sikap pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan kepada Kejaksaan. Mereka menyebut adanya barter, KPK mati suri, adanya pihak yang penakut, dan kritik lainnya.

Mereka meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved