Breaking News:

Hasil Gelar Perkara, Denny Indrayana Bisa Jadi Tersangka

Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan dari hasil gelar

Editor: edwardi
kompas.com
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (5/3/2015). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan dari hasil gelar perkara mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi 'Payment Gateway'.

"Memang dari hasil gelar perkara, Denny sudah bisa ditingkatkan jadi tersangka, itu kewenangan penyidik," ujar Budi Waseso, Jumat (20/3/2015) di Mabes Polri, Jakarta.

Dijelaskaan Budi Waseso, dalam pemeriksaan Selasa depan, kalaupun Denny tetap bersikerap ingin diperiksa didampingi pengacara. Menurut Budi Wseso, mungkin itu bisa dikabulkan sesuai KUHP, yakni menjadikan Denny sebagai tersangka.

Pasalnya dalam KUHP hanya tersangka yang bisa didampingi pengacara, saksi tidak bisa.

"Besok (selasa) kalau beliau minta didampingi ya harus dengan status aturan KUHP, ditingkatkan jadi tersangka baru didampingi," ucapnya.

Seperti diketahui, walau sudah memeriksa 12 saksi dan menyita 7 barang bukti namun penyidik Mabes Polri belum menentukan status tersangka dalam dugaan korupsi 'Payment Gateway' yang melibatkan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Chrliyan mengatakan nanti tersangkanya bisa diancam dengan Undang-undang Tindak Pindana Korupsi pasal 3 tentang Penyalahgunaan Wewenang jo pasal 55 KUHP.

Lalu saat ditanya soal apabila sudah menentukan pasal, berarti penyidik telah membidik calon tersangka. Dan mungkinkah terlapor yakni Denny bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka ?

"Pastinya ada calon tersangka, nanti dilihat Pak Denny bisa jadi tersangka atau tidak. Tapi memang terindikasi yang akan jadi tersangka itu Pak Denny," ujar Anton, Kamis (19/3/2015) di Mabes Polri.

Anton menambahhkan modus dugaan korupsi dalam kasus ini juga sudah ditemukan. Menurut dia, salah satu modusnya adalah pembukaan rekening.

Seharusnya, kata Anton, kalau rekening resmi itu hanya untuk penerimaan dan pengeluaran negara saja. "Tapi, di sini dibuka rekening terkait keuangan negara yang mengendap di salah satu pihak swasta," kata Anton.

Demi mendalami itu, Anton mengaku penyidik akan segera memanggil vendor-vendor terkait.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved