Ruhut Minta DPR Tak Bertindak Aneh Terkait Pencalonan Kapolri

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak menunda proses uji kepatutan dan kelayakan calon kepala Polri Komisaris

Ruhut Minta DPR Tak Bertindak Aneh Terkait Pencalonan Kapolri
Warta Kota/henry lopulalan
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak menunda proses uji kepatutan dan kelayakan calon kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Menurut dia, seharusnya pencalonan Badrodin bisa berjalan mulus di DPR.

"DPR nggak perlu aneh-aneh. Kerja saja masing-masing," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut Ruhut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bisa menjelaskan kepada DPR soal pengajuan calon baru Kapolri setelah Komjen Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri.

Seharusnya, kata Ruhut, pencalonan Kapolri tak menemui persoalan. Pasalnya, Budi Gunawan sudah mendukung Badrodin menjadi Kapolri
"Kuncinya kan ada di BG, dan BG merestui. Kalau BG merestui bagaimana? Kan sudah (tidak ada masalah)," kata dia.

Koalisi Merah Putih (KMP) sebelumnya meminta surat pengajuan Badrodin sebagai calon Kapolri dikembalikan kepada Presiden. KMP melihat penjelasan yang tertulis dalam surat tersebut tidak tepat. 

"Kami minta ini dikembalikan dulu untuk bisa dikoreksi oleh Presiden," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Bambang menjelaskan, KMP tidak mempermasalahkan sosok Badrodin Haiti yang diajukan oleh Presiden. Hanya, KMP mempertanyakan penjelasan dalam surat bahwa Badrodin dicalonkan untuk menggantikan Budi Gunawan. (

Jokowi sebelumnya memutuskan mengusulkan Badrodin, yang kini menjabat Wakil Kepala Polri sebagai calon Kapolri. Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Saat itu, Badrodin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Kasus Budi kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Presiden merasa perlu menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif sehingga menunjuk Badrodin sebagai calon kepala Polri. 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved