Inilah Kendala Pelaksanaan Pilkades

Berdasarkan permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang anggaran pelaksanaan pilkades, berasal dari APBD. Namun di dalam Bab V kembali m

Inilah Kendala Pelaksanaan Pilkades
POS BELITUNG/DEDE SUHENDAR
Anggota DPRD Komisi I Kabupaten Bangka Tengah berdiskusi dengan BPDMPDPKB Kabupaten Belitung, Kamis (2/4/2014), membahas persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades). 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Berdasarkan permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang anggaran pelaksanaan pilkades, berasal dari APBD. Namun di dalam Bab V kembali menjelaskan bahwa APBDes juga bisa digunakan untuk dana yang bersifat mengikat dan keperluan operasional.

Kondisi yang berlawanan ini menurut Edi, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Tengah membuat pemerintah kabupaten sebagai panitia besar kesulitan. Mengingat APBDes tupoksinya dipergunakan untuk kepentingan membangun desa tersebut, sesuai dengan otonomi desa.

Edi menambahkan jika APBDes dipakai untuk program kabipaten, disinyalir saat Kades terpilih menjabat, keuangan desa sudah failed.

"Kami menanyakan, bagaimana jika APBDes juga dipakai dalam pelaksanaan Pilkades. Padahal dalam masalah ini dalam APBD juga dianggarkan. Kami ingin mendengar jawaban dari BPMPDPKB Belitung, agar kami mendapat gambaran untuk kedepannya," kata Edi saat kunjungan Komisi I DPRD Bateng ke Kabupaten Belitung, Kamis (2/4/2015).

Menurut Asdiar, Kasubid Pengembangan Pembangunan Kelurahan dan Desa, menjelaskan bahwa APBDes dianggarkan untuk menutupi pengeluaran yang tidak tercover oleh kabupaten. Sesuai dengan dasar hukum yang telah ada.

Editor: emil
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved