Breaking News:

Opini: Pemerasan Pejabat ?

Selasa siang 7 April yang lalu, di depan Mesjid Jamik Pangkalpinang ada peristiwa yang selama ini jarang terjadi. Salahsatu

Opini: Pemerasan Pejabat ?
hukum.kompasiana.com
Ilustrasi

Opini oleh: Dwi Haryadi, Dosen FH UBB

Selasa siang 7 April yang lalu, di depan Mesjid Jamik Pangkalpinang ada peristiwa yang selama ini jarang terjadi. Salahsatu oknum pengurus partai politik di Bangka Belitung ditangkap atas dugaan pemerasan sebesar 250 juta terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sandi apel juga digunakan dalam kasus ini. Kasus korupsi di level nasional beberapa waktu yang lalu juga menggunakan sandi apel sebagai istilah untuk uang.

Ada beberapa hal penting yang dapat dicermati dari kasus dugaan pemerasan ini jika memang terus berlanjut dan sampai ke meja hijau. Kasus ini bukan pemerasan biasa karena melibatkan orang-orang "besar" di provinsi ini. Ada oknum pengurus partai politik, Kepala Dinas PU, dan dalam pemberitaan terakhir nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga sempat terbawa-bawa karena diduga yang menyuruh meminta uang tersebut. Kemudian saat penangkapan juga melibatkan Wakil Gubernur disamping aparat kepolisian.

Pertama, apabila dugaan pemerasan ini benar, maka motif/tujuan pelaku sangat penting untuk diketahui. Apakah uang hasil pemerasan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan partai politik. Jika untuk kepentingan partai, maka sinyalemen bahwa SKPD-SKPD selama ini menjadi "ATM" bagi kepentingan partai benar adanya.

Selama ini sudah banyak kasus yang melibatkan oknum partai, baik yang menjabat di eksekutif maupun legislatif, termasuk pengurus yang terjerat kasus hukum, yang berpotensi hasilnya untuk kepentingan partai. Misalnya kasus Bupati Lombok Barat yang ditangani KPK terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan swasta perihal perizinan pengelolaan wisata. Salahsatu saksi menyatakan Bupati meminta 8 mobil, tetapi baru dikirim 2 unit untuk pribadi dan partai.

Kedua, ancaman pemerasan. Pelaku melakukan pemerasan tentu memiliki alasan, informasi, rahasia, atau apa saja yang memiliki daya paksa agar korban mau mematuhi permintaan pelaku. Daya paksa tersebut biasanya berupa ancaman apabila keinginan pelaku tidak dipenuhi. Misalnya ancaman akan membeberkan ke publik tentang korban yang telah menerima suap. Jika ancaman tersebut benar maka sulit bagi korban untuk tidak memenuhinya. Namun jika tidak benar maka ancaman dan pemerasan tidak perlu digubris.

Dalam kasus pemerasan pejabat publik, perhatian sering hanya fokus pada pelaku dan informasi/ancaman yang berdaya paksa tersebut luput dari perhatian. Pada beberapa kasus pemerasan ada korban yang tidak sanggup dengan pemerasan pelaku akhirnya melaporkan kasus tersebut. Kepatuhan korban untuk memenuhi keinginan pelaku beberapa kali tentunya mengandung tanda tanya. Jangan-jangan informasi/ancaman yang gunakan pelaku untuk memeras korban benar adanya.

Jadi disamping penting mengungkap dan memeriksa kasus pemerasannya, penegak hukum juga menelusuri kebenaran informasi/ancaman untuk memeras. Jangan sampai kita menangkap ikan teri dan tetapi kakapnya malah lepas.

Komunikasi awal akan selalu terjadi antara pelaku dan korban pemerasan sebelum sampai pada kesepakatan untuk bertemu menyerahkan uang. Komunikasi via sms atau telepon antara pelaku dan korban harus banyak digali untuk mendapatkan kronologi kasus dan membuktikan adanya unsur pengancaman dan pemerasan atau tidak. Pelacakan rekening bank yang mudah dilakukan membuat banyak penyerahan uang dilakukan secara langsung, baik melalui perantara atau korban langsung ditempat yang telah disepakati.

Unsur Pemerasan

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved