Breaking News:

BPK ingin UU BUMN di Revisi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi kepada DPR terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU)

Editor: Hendra
Kontan/ Achmad Fauzie
BPK RI 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA.-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi kepada DPR terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembahasan revisi RUU BUMN ini menjadi prioritas DPR di tahun ini.

Achsanul Qosasi, Anggota BPK menjelaskan, setidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan DPR dalam pembahasan RUU BUMN.

Pertama, sinergi antarperusahaan BUMN yang belum terjalin dengan baik. Selama ini, kerja sama perusahaan BUMN belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Contoh, pemanfaatan jasa PT Pos Indonesia (Persero).
Menurut Achsanul, saat ini, masih banyak BUMN tidak menggunakan jasa layanan Pos Indonesia. Misalnya, saat mengirim dokumen penting kepada nasabah atau rekanan bisnisnya. Padahal, jika sinergi dilakukan, langkah itu akan membantu mendongkrak pendapatan PT Pos Indonesia.

Kedua, kategorisasi BUMN. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan BUMN, perlu dilakukan pemisahan antara BUMN komerisal, strategis dan Public Service Obligation (PSO). Bagi BUMN menguntungkan, BPK merekomendasikan agar bisnisnya mengikuti persaingan pasar.

"Jadi, jangan ada politisasi atau kepentingan yang mengganggu," kata Achsanul, pekan lalu.

Sementara itu, lanjut dia, untuk bisnis yang dilakukan oleh BUMN strategis seperti PT Pindad, PT Inti, PT PAL, perlu ada aturan yang tidak memperbolehkan pemain asing masuk di dalamnya. Selain itu, perlu aturan yang memberikan kekuasaan tinggi bagi BUMN strategis itu.

Ahmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR bilang, poin utama revisi RUU BUMN adalah soal pengaturan anak usaha BUMN. Pengaturan ini sangat penting dilakukan agar kinerja anak usaha dari BUMN dapat diaudit dan diinvestigasi. Pasalnya, selama ini anak usaha BUMN sulit dikontrol.

Hafisz menambahkan, dalam revisi beleid yang sedang tahap pembahasan itu, DPR mengusulkan agar BUMN hanya boleh memiliki anak usaha. Artinya, BUMN tidak diperkenakan untuk membuat cucu perusahaan. Saat ini, UU BUMN yang diberlakukan dinilai masih lemah. Anak usaha BUMN sulit diaudit BPK dan diawasi DPR.

"Korupsi yang diteliti BPK banyak dilakukan anak usaha," kata Hafisz.

Hafisz menambahkan, pendirian anak usaha yang bukan menjadi bisnis inti BUMN, juga mengganggu kinerja keuangan. Alhasil, aksi korporasi itu membuat pendanaan BUMN tersedot ke anak usaha. Padahal, bisnis anak usaha itu tidak menguntungkan.

Tags
BPK
BUMN
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved