Maju atau Mundur Daerah Tergantung Pemimpinnya

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pilkada serentak 2015 di empat kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian publik. Saat ini, kandidat lewat independen dan jalur parpol sudah mulai melakukan penjaringan.

Ketua HIMMA PUBLIK FISIP Unsri Bambang Ari Satria kepada bangka pos mengatakan, Pilkada 2015 di Babel mesti menciptakan kepala daerah percontohan.

"Maju mundurnya suatu daerah sangat ditentukan oleh faktor kepala daerah. Dalam tahap penjaringan ini, masyarakat maupun parpol harus memikirkan bagaimana kabupaten di Babel menjadi percontohan untuk kabupaten lain di seluruh wilayah Indonesia," ujar Bambang, Sabtu (30/5/2015).

"Sejauh ini, kalau kita lihat kota di Indonesia yang lagi pesat berinovasi dan pelayanan publiknya bagus adalah Bandung dan Surabaya. Ini berkat kepala daerahnya yang benar – benar bekerja," kata Bambang.

Kalau untuk level kabupaten, ujarnya, tolak ukurnya adalah Banyuwangi dan Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan.

Keempat daerah tersebut sering dijadikan daerah lain untuk belajar dan referensi untuk mengelola daerah dengan baik.

Sehingga, Pilkada 2015 di Babel bisa dijadikan momen untuk menciptakan daerah percontohan bagi daerah lain. Apalagi keempat daerah tersebut merupakan kabupaten baru. Garapannya bisa melalui sektor pertanian, pariwisata maupun perikanan.

"Sebagai daerah kepulauan, tentunya sektor kelautan dan perikanan lebih tepat untuk digarap secara maksimal dan kemudian dijadikan percontohan. Dalam hal pelayanan publik, kepala daerah harus memiliki terobosan," katanya.

"Misalnya, kabupaten di Babel yang mayoritas penduduknya berada di desa tentunya kurang efektif untuk menikmati waktu layanan di pagi hari dikarenakan mereka lebih banyak berkebun. Bagaimana kalau waktu layanan oleh desa lebih dimaksimalkan sore hari dan bersifat fleksibel," jelasnya.

Menurut Bambang, inilah yang harus dipikirkan oleh masyarakat ataupun partai politik ketika mengusung calon, jangan hanya fokus terhadap hasrat kekuasaan. Figur yang dimaksud bisa dari internal parpol, akademisi, praktisi maupun birokrasi.