Breaking News:

BPK Tertutup Soal Opini Disclaimer Pemkab Basel

Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (BPK RI Babel) terkes

BPK Tertutup Soal Opini Disclaimer Pemkab Basel
Bangkapos.com/Ryan AP
Kantor BPK RI Babel

Laporan wartawan Bangkapos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (BPK RI Babel) terkesan masih 'tertutup' menjelaskan perihal hasil pemeriksaan keuangan terhadap pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) yang menilai hasil pemeriksaan dinyatakan Opini Disclaimer.

Hal tersebut ketika bangkapos.com mencoba mengkonfirmasi perihal pernyataan 'Opini Disclaimer' terhadap hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Basel.

"Masalah itu kami belum bisa memberikan penjelasan. Karena untuk menjelaskanya adalah kewenangan pimpinan kami," kata seorang staf BPK RI Babel, Horman didampingi rekannya, Dewi saat ditemui di kantor BPK RI Babel, Jumat (5/6/2015).

Kembali bangkapos.com menyinggung mengenai definisi Opini Disclaimer sebagaimana dimasksud dalam pengertian keuangan institusinya, namun lagi-lagi Horman tak bisa memberikan penjelasan secara detil maupun secara garis besar.

Sebaliknya ia mengatakan soal pengertian Opini Disclaimer tetap dirinya tak bisa menjelaskan dengan alasan kewenangan pimpinan tertingginya.

Dalam kesempatan itu, perihal adanya wacana pihak DPRD Kabupaten Basel berencana akan menggelar rapat kerja (raker) bersama pihak BPK RI Babel ia hanya bisa mengiyakan.

"Memang ada surat dari pihak DPRD Bangka Selatan masuk ke kantor kita (BPK RI Babel--red). Surat tersebut ya mengenai ajakan untuk rapat kerja bersama pihak DPRD Bangka Selatan membahas masalah hasil pemeriksaan BPK itu," jelasnya.

Dalam berita sebelumnya disebutkan pihak DPRD Basel melalui pimpinannya, Sipioni H Sarian dari pernyataanya kepada bangkapos.com mengemukakan pihak DPRD Basel berencana akan menggelar rapat kerja (raker) terkait status Opini Disclaimer yang 'disandang' oleh pihak Pemkab Basel.

"Dalam waktu dekat kami akan mengelar rapat kerja dengan BPK Perwakilan Babel untuk membahas opini ini," kata Ketua DPRD Basel Sipioni H Sarian, Rabu (3/6) lalu.

Sipioni pun menjelaskan, kegiatan raker itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK. (*)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved