Breaking News:

Opini: Ijazah Bodong Sarjana Abal-abal

Maraknya pemberitaan tentang jual beli ijazah diberbagai media baik elektonik maupun media massa

Opini: Ijazah Bodong Sarjana Abal-abal
Net
Ilustrasi: Ijazah palsu

Opini: Iskandar, M.Hum, Dosen Tetap STAIN SAS BABEL

Maraknya pemberitaan tentang jual beli ijazah diberbagai media baik elektonik maupun media massa dalam sepekan terakhir telah mencoreng kredibilitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kemenristek Dikti M Nasir pun mengeluarkan ancaman akan menutup operasional dan izin penyelenggaraan perguruan tinggi yang terbukti melakukan jual beli ijazah.

Praktik jual beli ijazah sebenarnya sudah lama terjadi, hal ini dapat dilihat dari surat edaran dari Dikti nomor 595/D5.1/T/2007 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan juga tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi baik diluar domisili maupun pendidikan jarak jauh.

Karena pada saat itu maraknya perguruan tinggi yang mengobral ijazah hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kita mendengar ada kuliah di hotel, ruko, bahkan rumah-rumah masyarakat dan tidak sedikit pejabat negara yang ikut dalam pendidikan tersebut.

Padahal pemerintah melarang penyelenggaraan kelas jauh dan kelas sabtu minggu. Akibatnya ijazah yang dikeluarkan menjadi tidak sah, tidak dapat dilakukan penyetaraan dan pengangkatan pegawai. Praktik seperti itu tidak hanya berlaku pada jenjang strata satu (S1) namun juga sangat marakt pada jenjang strata dua (S2).

Dalam kasus-kasus pun kita sempat mendengar ada bupati, wakil rakyat yang mendapat gelar sarjana tapi tidak kuliah dan pada akhirnya diproses dan dicabut status sebagai bupati maupun wakil rakyat bahkan pemilik ijazah bodong pun dipidana.

Di era globalisasi saat ini, sebagian masyarakat ingin mendongkrak status sosialnya dengan menggunakan berbagai gelar baik di depan maupun dibelakang namanya, jika gelar tersebut diperoleh dengan benar dan sesuai aturan, maka tidak akan menjadi masalah. Namun jika diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti membeli ijazah, maka akan menjadi persoalan yang baru.

Pemaknaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 seharusnya diperoleh dengan pola-pola yang sesuai dengan aturan berlaku. Khususnya Perguruan tinggi yang berada dibawah kewenangan Kemenristek Dikti selama ini telah berupaya dalam menertibkan penyelengaraan pendidikan tinggi yang menyimpang dalam masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa efek atas pendidikan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan berdampak pada penggunaannya dikemudian hari. Dan masyarakat cenderung mendapatkannya secara instan untuk tanpa memperdulikan efek yang akan terjadi.

Kita menyadari saat ini, berbagai perguruan tinggi menyebar baik di pulau jawa, sumatera dan bahkan wilayah timur Indonesia dengan beragam program studi dan bahkan kerjasama dengan luar negeri. Tentunya diantara semua perguruan tinggi tersebut ada yang tidak memiliki izin penyelenggaraan atau bahkan memiliki izin penyelenggaraan namun program studinya tidak terakreditasi oleh BAN PT.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved